Jangan-jangan Pemerintah Tak Punya Data Sahih Kebutuhan APD

Sabtu, 25 April 2020 – 17:44 WIB
Tim medis RSUD Banten memakai alat pelindung diri (APD) siap memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19. Foto: Antara/Mulyana

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, seharusnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 punya data valid tentang kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis dan juru rawat yang menangani pasien terjangkiti virus corona.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sampai saat ini berita tentang kekurangan APD di rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (faskes) masih sangat sering terdengar.|

BACA JUGA: Mossad Gelar Operasi di Asia, Borong APD & Obat-obatan Corona

"Pemerintah punya data atau enggak tentang kekurangan APD di mana-mana ini?” kata Mufida, Sabtu (25/4).

Ia menambahkan, banyaknya aksi penggalangan donasi di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan APD patut disyukuri. Sebab, ini menunjukkan tingginya kepedulian sesama warga bangsa.

BACA JUGA: Pak Anies, Tolong Lebih Tegas lagi Menegakkan Aturan PSBB Jakarta

"Namun ini juga jadi pertanyaan, ke mana negara yang seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan APD para tenaga medis ini?" tegasnya.

Karena itu Mufida menekankan pentingnya Kemenkes memastikan ketersediaan data valid kebutuhan APD yang meliputi pakaian, caps, towel, masker, sarung tangan, pelindung kaki, sarung tangan dan doodle bagi tenaga medis maupun juru rawat yang menangani pasien COVID-19.

BACA JUGA: Tangkal Corona, Kasir Supermarket Pakai APD

"Harus ada hitungan totalnya berapa kebutuhan, berapa ketersediaan, bagaimana memenuhinya dan apa antisipasi atas kondisi terburuknya. Perlu rumusan rasio kebutuhan APD dengan jumlah pasien terbanyak," kata legislator Dapil II DKI yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri ini.

Setelah ada hitungan tersebut, lanjut Mufida, Kemenkes bisa membuat jadwal periode pengadaannya. Prinsipnya, tidak boleh ada kekurangan APD, karena membuat resah para pejuang di garda terdepan perang melawan Covid-19 tersebut.

Mufida menambahkan, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan APD ini. "Pemerintah wajib hadir memberikan jaminan ketersediaan APD untuk semua faskes termasuk faskes swasta dengan harga terjangkau," pungkasnya.(boy/jpnn) 
Jangan Unggah Menu Buka dan Sahur:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler