Jangan Pilih Caleg Pemeras

JAKARTA - Deputi Bidang Politik Kantor Wakil Presiden (Wapres) Prof Djohermansyah Djohan mengatakan, citra lembaga DPRD sangat dipengaruhi oleh perilaku dan karakter pimpinan DPRD ituKalau pimpinan DPRD suka memeras kepala daerah untuk meminta uang APBD ataupun proyek-proyek, maka citra lembaga dewan akan hancur di mata rakyat

BACA JUGA: Golkar dan PDIP Tak Risaukan Demokrat

Terlebih, bila pimpinan dewan yang meras uang APBD itu mengatasnamakan lembaga saat minta uang ke kepala daerah.

Guru Besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu menyarankan agar masyarakat tidak memilih lagi pimpinan dewan yang terindikasi kuat suka memakan uang APBD“Pilih saja caleg yang punya integritas baik

BACA JUGA: KPU Lirik Buletin Masjid dan Gereja

Kalau ada pimpinan dewan yang sudah ada bukti ikut menikmati aliran dana APBD, ya jangan dipilih lagiIngat, ikan busuk itu berawal dari kepalanya

BACA JUGA: Iklan Dongkrak Popularitas Partai Demokrat

Kalau pimpinan dewan bermoral baik, maka anggota dewan juga akan baik,” ujar Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menanggapi banyaknya kasus korupsi APBD yang melibatkan kepala daerah dan oknum anggota DPRD yang ikut menerima aliran danaHanya saja, dia tidak secara spesifik menyebut di daerah mana saja hal itu terjadiDia hanya menjelaskan secara umumSeperti diketahui, dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur dan Kota Medan, Sumatera Utara, terindikasi ikut menikmati dana APBDUntuk kasus Kukar, sejumlah anggota DPRD sedang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan sudah ada yang menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Namun, saat ditanya kasus korupsi APBD Medan dimana DPRD Medan ikut menerima aliran dana yang disebut untuk proses pembahasan RAPBD dan menjelang laporan pertanggungjawaban kepala daerah, secara tegas Djohermansyah menyebutkan, hal itu sudah tergolong bentuk pemerasan.
“Karena kalau mereka tidak dikasih uang oleh pihak eksekutif, pembahasan RAPBD bisa terancam tidak diketok palu, atau Lpj kepala daerah bisa ditolakIni model pemerasan yang biasa terjadi,” terangnya.

Apa solusinya agar di masa mendatang hal serupa tidak terulang lagi? Pak Djo, sapaan akrabnya, menjawab, selain jangan dipilih lagi pada pemilu 2009 mendatang, para pimpinan dan anggota dewan yang terindikasi kuat suka memeras uang rakyat itu harus diusut secara hukumElemen masyarakat di daerah itu harus berani secara pro aktif melaporkan ke aparat hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Ini untuk menciptakan efek jera.

Djo juga menjelaskan, perilaku korup di birokrasi eksekutif juga sangat dipengaruhi oleh moral pimpinannyaKalau kepala daerahnya korup, maka hal yang sama akan menjalar ke bawah, dimana para birokratnya juga akan berperilaku korup“Maka jangan pilih kepala daerah yang track record-nya buruk,” pesannya saat ditanya solusinya.

Sebagai ahli pemerintahan lokal yang berada di pusat kekuasaan, Djo berjanji akan mendorong agar pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah“Kita akan terus menata sistem pengelolaan keuangan yang bisa lebih terbuka, transparan, dan ketat dalam pertanggungjawaban penggunaannya,” paparnya.(sam)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Desak Pemerintah Terbitkan Perppu