jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menambahkan jika salah memilih pasangan capres dan cawapres maka cita-cita reformasi terancam hilang.
BACA JUGA: Kritik Petrus Selestinus soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres di MK, Kalimatnya Menohok
“Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas,” tegas Petrus pada wartawan, Kamis (30/11/2023).
Sebelumnya, Megawati yang juga Presiden kel-5 RI dalam pidatonya di Jakarta beberapa waktu lalu, mengingatkan pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amendemen, aturan tersebut semestinya cukup diikuti dan tidak boleh dilanggar.
BACA JUGA: Survei Indopol: Duet Ganjar-Mahfud Paling Pas Untuk Reformasi Hukum
“Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai Ketua Umum Partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas PDIP soal pentingnya praktik bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,” ujar Petrus.
Menurut Petrus, harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan kita bernegara, menjalankan demokrasi dan melaksanakan Pemilu yang Jurdil.
BACA JUGA: Cak Imin Sebut Jika AMIN Kalah, RI Terancam Hancur, TKN Prabowo-Gibran: Masyaallah, Jangan Sombong
“Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,” kata Petrus.
Sesuai jadwal, pergelaran kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023. Semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi.
“Prinsip-prinsip Pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,” tegas Petrus.
Kesadaran Masyarakat
Dalam kesempatan terpisah, Pakar politik Profesor Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia.
“Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan ingin menginjak konstitusi, tetapi ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan, tetapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas. Artinya rakus," ujar Profesor Ikrar di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan berpolitik itu harus ada etika.
“Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik,” ujar Ikrar.
Ikrar mengingatkan harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia ‘memiliki niat baik’.
Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Presiden Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini.
"Untuk itulah, saya berharap agar masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya mencederai demokrasi bangsa. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia sehingga diperlukan kekuatan bersama,” pungkas Ikrar.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari