Jangan Salah Susun Asumsi APBN

Kamis, 18 November 2010 – 20:02 WIB

JAKARTA — Pengamat ekonomi yang juga Direktur eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, pemerintah harus berhati-hati saat menyusun APBNKarena bila sampat terjadi kesalahan prediksi sedikit saja, maka pengaruhnya terhadap beban yang ditanggung APBN bisa besar

BACA JUGA: Sistem Distribusi BBM Tertutup Berlaku Awal Januari



Terlebih lagi, saat ini harga minyak dunia terus menunjukkan peningkatan
"Pemerintah dalam jangka pendek harus bisa membuat rencana atau asumsi harga dan target produksi yang baik dan realistis

BACA JUGA: Aliran Dana Asing Capai Rp14 T

Perbedaan realisasi dengan asumsi sedikit saja akan mengubah postur APBN secara drastis," ujar Agung pada wartawan di Jakarta, Kamis (18/11).

Pri Agung mencontohkan, jika lifting minyak yang dipatok ternyata lebih rendah 10 ribu barrel per hari saja, maka itu akan menambah defisit sekitar Rp2 triliun
"Itulah yang harus diperhatikan pemerintah," sambungnya

BACA JUGA: BBM Subsidi Habis, Pertamina Takut Nombok



Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan produksi minyak di APBN-P 2010 sebesar 965 ribu barel per hariNamun hingga kini, rata-rata lifting yang dicapai masih berkisar antara 950 ribu barel per hari.

September lalu, Pemerintah melalui agenda Penetapan Asumsi Makro sub Sektor Migas RUU APBN 2011, menetapkan Indonesia Crude Oil (ICP) sebesar USD80 per barelNamun, dalam waktu sepekan terakhir tren harga minyak dunia telah melampaui USD85 barel per hari.

Masih dalam APBN-P 2010, kuota premium bersubsidi adalah 21.433.664 kiloliter dan solar 11.194.175 kiloliterSedangkan, realisasi konsumsi premium ber-subsidi sampai Agustus 2010 adalah 14.948.798 kiloliter atau 69 persen dari kuota dan solar 8.515.732 kiloliter atau 76,07 persen dari kuotaBeberapa kalangan bahkan pemerintah pun memprediksi, kuota BBM subsidi akan melebihi target yang ditetapkan.

Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan, pembengkakan subsidi tersebut tidak bisa sepenuhnya ditutupi dengan cadangan risiko fiskal yang telah dialokasikan dalam APBN-P 2010Sebab, cadangan risiko fiskal dialokasikan hanya Rp1,5 triliun.

"Dengan pola APBN-P 2010 tidak ada lagi dana tersedia untuk menambah kekurangan tersebutPemerintah harus mengajukan lagi jika memang diperlukanSikap Banggar tentu akan ditentukan oleh rapat Banggar bila ada usulan itu dari pemerintahJadi nanti kita tunggu saja," kata Harry.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Pemenang WK Migas, Bonus US$4,2 Juta


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler