jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Intelijen dan Pertahanan, Connie Rahakundini menilai Polri sudah memiliki terlalu banyak tugas dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) seharusnya dari kalangan yang berbeda, yakni militer.
"Polisi sekarang urusannya super body. Mulai dari urus SIM, lalu lintas, penegakan hukum, dan sebagainya. Seharusnya berikan tugas intelijen kepada militer," kata Connie dalam diskusi "Ini Dia Kepala BIN Baru" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).
BACA JUGA: Tahun Depan, Semua Instansi Wajib Terapkan e-Budgeting
Menurutnya, badan intelijen luar negeri, seperti Central Intelligence Agency (CIA), Mossad, dan lainnya selalu menggunakan militer untuk menduduki posisi kepala.
Karenanya, ketika Kepala BIN diisi oleh Polri, maka kinerja intelijen akan semakin lambat. "Jangan sampai institusi BIN tempat menampung politisi," jelasnya.
BACA JUGA: Pengamat: Kepala BIN Seharusnya dari Militer
BIN seharusnya bukan lembaga pemerintahan yang diisi untuk kepentingan politik semata. Sebab, BIN merupakan nyawa suatu negara, meng-counter dan mengantisipasi ancaman dari dalam maupun luar negeri.
"Dulu Kupang penghasil cendana terbesar di Asia. Tapi karena ada sentuhan intelijen dari luar, dikasih bibit dan pupuk apel, jadi warga Kupang meninggalkan cendana. Sekarang penghasil cendana terbesar adalah Australia. Nah, harusnya BIN bisa counter hal-hal seperti ini," tegas Connie. (mg4/jpnn)
BACA JUGA: Yes! Jumlah Wisman Juli 2016 Tembus 1 Juta Orang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hubungan TNI-Polri Tetap Harmonis jika BG jadi Kepala BIN
Redaktur : Tim Redaksi