jpnn.com - JAKARTA--Semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan e-budgeting paling lambat 2017 mendatang. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mendorong penerapan e-Government, yang salah satu di antaranya adalah e-Budgeting.
Dengan penerapan e-budgeting, instansi pemerintah bisa menghemat anggaran. Selain itu pelaksanaan e-budgeting menuntut adanya komitmen pimpinan.
BACA JUGA: Pengamat: Kepala BIN Seharusnya dari Militer
"Tanpa political will, sulit menerapkannya," tegas Menteri Asman, Sabtu (3/9).
Menurutnya, penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu cara mewujudkan konsep tersebut. Menteri Asman menyebutkan, pihaknya akan mewajibkan kepala daerah di Indonesia mengikuti kegiatan Indonesia Smart City Forum (ICFS) yang akan digelar setiap tahun.
BACA JUGA: Yes! Jumlah Wisman Juli 2016 Tembus 1 Juta Orang
Dia menilai ISCF merupakan wadah bagi setiap daerah untuk saling belajar, berbagi informasi dan ilmu terkait teknologi untuk memajukan daerah.
"Sesuai instruksi presiden, inilah (smart city) yang menjadi fokus kami. Kami sepakat akan menjadikan ini sebagai acara nasional, dan segera mengeluarkan SK untuk mewajibkan seluruh kepala daerah mengikuti kegiatan ini. Setiap tahun harus ada," tuturnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Hubungan TNI-Polri Tetap Harmonis jika BG jadi Kepala BIN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penunjukan Kepala BIN Sulit Digugat
Redaktur : Tim Redaksi