jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia masih membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan.
Hal itulah yang mendasari Partai Perindo untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang menciptakan lapangan kerja di parlemen kelak.
BACA JUGA: Fogging Serentak Nasional Perindo, Hary Tanoe Garap Sibolga
"Kita harus menciptakan kelompok-kelompok produktif baru yang masif. Kelompok yang belum produktif didorong jadi produktif, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja," kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat meninjau pelaksanaan Bazar Murah Perindo di Kantor DPW Sulawesi Selatan, di Makassar, Minggu (7/4).
Indonesia, kata Hary, tidak bisa hanya bergantung pada para penyedia kerja yang saat ini ada. Karena itu, dibutuhkan lebih banyak lagi pencipta kerja.
BACA JUGA: Sistem Online Bisa Jadi Solusi Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Kebijakan yang memberikan masyarakat peluang atau kesempatan untuk maju, menjadi pencipta kerja diperlukan agar tepat sasaran.
Misalnya, melalui akses mudah untuk mendapatkan pendanaan modal yang murah, pelatihan, dan proteksi dari persaingan pasar bebas.
BACA JUGA: Hary Tanoe: Bazar Murah Bentuk Kepedulian Perindo
Kebijakan proteksi diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini.
"Di satu sisi bagus. Namun, jangan sampai mengurangi lapangan kerja. Banyak orang nganggur nanti," ungkapnya.
Hary mengilustrasikan dengan pabrik rokok. Bila memakai robot akan lebih efisien. Namun, akan banyak karyawan yang menganggur. Dampak negatif seperti itu perlu diperhatikan.
"Kita harus bisa mengatur bagaimana menciptakan industri yang padat karya. Jangan industri padat karya itu tiba-tiba digantikan dengan teknologi," tegasnya.
Hary memberikan catatan digantikan teknologi akan tidak menjadi masalah bila ada pengganti lapangan kerjanya. Namun, bila tidak akan menciptakan pengangguran.
"Setiap kebijakan pasti ada dampaknya dan pastikan dampaknya itu tidak negatif," kata Hary.
Di era industri 4.0 diperlukan regulasi agar tak memberikan dampak negatif. Sebab di era ini, banyak perusahaan besar masuk ke segmen UMKM.
Pelaku usaha yang kurang pengalaman dan kurang modal akan tergerus bila hal tersebut tidak diatur.
"Masyarakat kecil tidak paham. Mereka harus kita edukasi, kita proteksi. Seperti belanja online itu kalau tidak diatur berdampak negatif terhadap masyarakat ekonomi lemah UMKM akan tergerus,” imbuh Hary. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perindo Tancap Gas Demi Huni 3 Besar Pemilu 2019
Redaktur : Tim Redaksi