jpnn.com - BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berupaya mencegah agar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terjerat pinjaman online (pinjol).
Upaya yang dilakukan, antara lain bekerja sama dengan salah satu perbankan untuk memberikan edukasi literasi keuangan kepada para PPPK di lingkup Pemkab Banyuwangi.
BACA JUGA: Guru PPPK Disarankan Mundur Jika tak Bersedia Mengajar Sesuai Sekolah yang Dipilih
"Dengan edukasi literasi keuangan ini kami berharap para PPPK dapat mengelola keuangannya secara lebih baik, sehingga bisa berfokus untuk bekerja mengajar anak didik di sekolah masing-masing," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memberikan arahan kepada ratusan ASN PPPK di Aula Korwilkersatdik Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (4/7).
Bupati juga meminta ASN PPPK agar bijak dalam menggunakan gaji mereka, sehingga tidak sampai terjebak dalam jerat pinjol yang bunganya mencekik.
BACA JUGA: Dirjen Nunuk Penasaran Isi PermenPAN-RB Pengadaan CPNS & PPPK 2024, Pak Aba Merespons
"Karena, apabila setiap hari harus dikejar-kejar dengan tagihan pinjol, guru-guru tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Jadi dengan edukasi ini kami ingin mereka bisa menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang tepat dibutuhkan, alih-alih hal-hal yang diinginkan," kata Ipuk.
Bupati Ipuk juga berpesan agar para PPPK tidak bergaya hidup secara hedonis, terlebih hidup bermewah-mewah secara berlebihan untuk dipamerkan di media sosial.
BACA JUGA: Guru PPPK Jangan Minta Pindah ya, Bakal Ditolak dengan Alasan Apa pun
"Apakah guru yang ada di sini ada yang SK-nya sudah 'disekolahkan'? Sebenarnya tidak apa-apa 'disekolahkan', asal untuk hal-hal yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif," kata Ipuk di hadapan ratusan ASN PPPK di wilayah Kecamatan Rogojampi.
Dia mengingatkan bahwa judi online telah berdampak buruk bagi orang-orang yang terjerat, dan tak sedikit pula nasib korban judi online berakhir dengan tragis. Tidak sedikit juga pelakunya yang berurusan dengan hukum.
"Kami berharap kontrak PPPK bapak/ibu sekalian bisa diperpanjang nantinya berkat kinerja baiknya. Jangan sampai kontrak ini terputus karena hal-hal yang sepele," kata Ipuk.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menambahkan ada sekitar 3.000 dari 5.000 orang guru honorer di Banyuwangi telah diangkat menjadi PPPK.
Dijelaskan bahwa edukasi literasi keuangan diberikan agar para guru PPPK dapat bijak dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran masing-masing.
"Kami ingin memberikan bekal kepada para guru supaya mereka bisa mengatur keuangan secara baik, sehingga bisa nyaman dan lancar dalam bekerja mendidik anak-anak," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu