jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru menyalahkan PLTU, sebagai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta.
“Jangan sampai ada anggapan pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah transportasi sehingga mengambinghitamkan PLTU sebagai pencemar udara di Jakarta,” kata Trubus.
BACA JUGA: PLTU Suralaya Diklaim Bukan Penyebab Polusi Udara di Jakarta, Begini Penjelasan Prof Puji
Saat ini polusi udara di Ibu Kota Jakarta masih tetap berada di level tertinggi meski beberapa unit PLTU di Suralaya sebesar 1.600 Megawatt (MW) dalam posisi mati/shutdown.
Dalam posisi PLTU shutdown tersebut, perlu dicermati asal polutan yang mengakibatkan polusi udara di Jakarta.
BACA JUGA: Acara KTT Asean di TMII Gunakan Kendaraan Listrik, Ketua YLKI Acungi Jempol
“Kalau masih tinggi, ya berarti bukan PLTU,” serunya.
Menurutnya, pemerintah perlu secara komprehensif mengurai sumber polusi udara di Jakarta sehingga tidak salah dalam menentukan kebijakan.
BACA JUGA: Pegadaian Kini Punya Pinjaman Multiguna Wisata, Begini Syaratnya
Menurut Trubus, masalah polusi udara di Jakarta harus ditangani dengan penerapan situasi kejadian luar biasa (KLB) menyusul dampak buruk yang diakibatkan oleh polusi udara.
Penetapan status itu menjadi penting agar penanganannya menjadi cepat dan tepat.
Pemerintah, paparnya, jangan mengulur waktu dengan membuat kebijakan seperti meminta ASN agar melakukan kerja dirumah atau WFH.
“Itu menurut saya sia-sia. Pemerintah harus cepat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Jangan sampai solusi yang diterapkan justru tidak berefek apa pun," ucapnya.
Misalnya, dengan memberikan subsidi untuk angkutan umum karena polutan tertinggi dihasilkan oleh sektor trasnportasi.
Akibat polusi udara di Jakarta, paparnya, bukan hanya kesehatan masyarakat yang terancam.
“Yang terancam juga kesejahteraan masyarakat. Jangan melulu menyalahkan sektor ini dan itu, tapi solusinya justru tidak tepat,” kata Trubus.
Hal itu bisa terjadi jika pemerintah salah mengambil kebijakan karena menuding industri pembangkitan energi dan manufaktur sebagai penyebab utama polusi udara.
Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah polusi udara.
“Ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa menjalankan roda perekonomian tanpa menghasilkan polutan," harapnya.(chi/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada