jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai kasus penahanan Yulian Paonganan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melanggar UU Pornografi dan ITE, terasa janggal.
Pasalnya, sudah hampir 40 hari mendekam dalam tahanan, berkas pria yang akrab disapa Ongen tersebut tak juga dilimpahkan ke pengadilan.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Polisi yang Kena Tembak Teroris di Thamrin itu Boleh Pulang
"Cara penanganan perkaranya ada ketidaknormalan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengacarnya pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra,red)," kata Margarito.
Menurut Margarito, kalau memang alat bukti sudah cukup dan berkas pemeriksaan sudah rampung, harusnya kepolisian segera melakukan pelimpahan. Kalau belum, maka sebaiknya Ongen dilepas.
BACA JUGA: Kader Muda Diprediksi Pimpin Golkar, Mbak Titiek Masuk Nominasi
"Ini bukan lagi penangguhan penahanan, tapi harus dihentikan (SP3). Penyidik harus profesional, jangan takut dengan tekanan. Jika alat bukti cukup, segera limpahkan, jika tidak sebaiknya dihentikan," ujar Margarito.
Pandangan senada juga dikemukakan Pakar Hukum dari Universitas Tandulako Palu, Zainudin Ali. Menurutnya, proses pelimpahan berkar yang berlarut menunjukan kesan alat bukti yang dimiliki pihak kepolisian lemah.
BACA JUGA: Cieeh...Ical Mohon JK Bujuk Agung
"Jadi kemungkinan karena alat bukti tidak cukup, sehingga kemungkinan besar ditolak oleh Kejagung," ujarnya.
Zainudin juga menduga polisi berada di bawah tekanan, yang meminta Ongen harus ditahan.
"Polisi dalam tekanan besar, sehingga mereka serba salah. Mau dilepas salah, diajukan ke kejaksaan juga tidak cukup bukti. Kalau terus berlarut-larut, ini akan menjadi citra buruk bagi pemerintah dan polisi, sebaiknya dilepas saja," ujar Zainuddin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Tunda Kereta Cepat Lima Tahun Lagi
Redaktur : Tim Redaksi