jpnn.com, PAPUA TENGAH - BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan kemudahan aksesibilitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mengakses pelayanan kesehatan, khususnya yang berada di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DPTFMS).
Salah satu upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Klinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto pada Senin (4/9).
BACA JUGA: Peran RS Terapung Bantu Tangani Peserta BPJS Kesehatan Penderita Jantung Bocor Asal NTT
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Mangisi Raja Simarmata menyampaikan kerja sama yang dilakukan merupakan awal implementasi perluasan akses layanan kesehatan di dua desa dengan kriteria sulit akses.
Adapun kedua desa tersebut, yaitu Desa Ater Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Sesuai SK Bupati Pegunungan Bintang, bekerja sama dengan Klinik Siloam Tumdungbon.
BACA JUGA: Kejar Target Kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan Resmi Meluncurkan Program Pesiar
Selain itu, juga terdapat Desa Maniuwo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah yang telah di-SK-kan Bupati Intan Jaya bekerja sama dengan Klinik Siloam Daboto dengan masing-masing jangka waktu kerja sama mulai 1 September 2023-31 Desember 2024.
“Kami juga akan menginventarisir fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang belum memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga harapannya peserta JKN tersentuh dengan jaminan kesehatan secara langsung,” kata Mangisi.
Saat ini, jumlah cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 116.719 jiwa dengan status predikat Non-UHC.
Sementara itu, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 103.468 jiwa dengan status predikat Non-UHC.
Untuk itu, diharapkan dengan adanya kerja sama ini diharapkan akses peserta yang berada di wilayah daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Silwanus A. Sumule menambahkan wilayah merupakan daerah otonom baru (DOB) yang saat ini sedang mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Di dalam induk percepatan pembangunan Papua, salah satu misi yang ada di dalamnya adalah bagaimana seluruh masyarakat Papua Tengah sehat.
Untuk melakukan percepatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah membuat prioritas utama, salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga yang berdomisili Papua dan Papua Tengah sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Silwanus menyebutkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan Klinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto agar pelayanan kepada peserta diterima dengan baik melalui persiapan rujukan pasien dengan menggunakan pesawat milik maskapai keagamaan.
“Ini adalah bentuk komitmen Provinsi Papua Tengah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan antar kabupaten, tegas Silwanus.
Selain itu, lanjut Silwanus, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah terus mendorong klinik yang ada di Kabupaten Nabire ini agar melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan Ronny Jhon Alfred Situmorang sangat mendukung penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut, perlu pemenuhan sumber daya manusia yang optimal dalam melayani peserta JKN.
“Dari sisi fasilitas kesehatan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tengah memberikan bantuan kepada RSUD Wamena, berupa satu gedung farmasi, RSUD Yalimo dan RSUD Lanny Jaya dalam hal bantuan alat kesehatan," sebutnya.
Terkait daerah belum tersedia fasilitas kesehatan, kata Ronny, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat memberikan apresiasi.
"Karena ini sangat membantu dalam sisi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan dan dapat dipertahankan,” ujar Ronny.
Sementara itu, Penanggung Jawab Klinik Siloam Sri Haryati mengapresiasi atas dilaksanakannya penandatanganan kerja sama.
Menurutnya, ini merupakan suatu upaya bahwa pihaknya telah memberikan pelayanan kesehatan di daerah pedalaman sejak 2013.
“Kami bersyukur pada akhirnya bisa merasakan bahwa kami tidak bekerja dengan sendiri, karena selain dari pemerintah daerah, ada juga dari BPJS Kesehatan secara nyata bersama-sama dalam memberikan pelayanan kesehatan," kata Sri Haryati.
Sri Haryati mengatakan pihaknya semakin optimis bisa bertransformasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan buat masyarakat, terutama di daerah pedalaman.
Untuk itu, dirinya juga berharap dengan adanya kerja sama ini bisa diduplikasikan tidak hanya di BPJS Kesehatan, melainkan mitra kerja yang lain sehingga benar-benar adanya integrasi, kolaborasi dalam tatanan layanan kesehatan di tanah Papua.
Penandatanganan tersebut juga dihadiri Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Intan Jaya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi