jpnn.com, JOMBANG - BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (Pesir).
Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta, dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BACA JUGA: Sepanjang 2022, BPJS Kesehatan Gelontorkan Klaim Rp 113,47 Triliun Tepat Waktu
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan program Pesiar dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat guna mencapai target minimal 98 persen penduduk sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Ghufron menyebut capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
BACA JUGA: Di Kongres IHEA, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti Paparkan Capaian Program JKN
SDGs Desa, yaitu desa peduli kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.
“Program Pesiar tersebut juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN," kata Ghufron.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Meluncurkan Aplikasi i-Care JKN, Ini Keunggulannya
Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada 30 kementerian atau lembaga, termasuk bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
Sejalan dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar.
Selain itu, Kementerian Desa dan PDTT juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang menginstruksikan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait Program JKN di masyarakat desa.
“Nantinya, proses pemetaan ini akan dibantu oleh Agen Pesiar yang ditunjuk pemerintah desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa," jelasnya.
Setelah itu, lanjut Ghufron, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menjalankan pilot project di 126 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Meski terdapat tantangan, namun Ghufron optimistis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, program Pesiar mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, penandatanganan perjanjian kerja bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan-Kemendes PDTT.
Selain itu, juga berlangsung penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Jombang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan.
Menurut Gus Halim yang akrab disapa, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program JKN.
“Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khsususnya bagi warga desa yang masih
miskin," terang Gus Halim.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang telah menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN melalui program Pesiar.
Dia menegaskan seluruh jajaran Pemkab Jombang berkomitmen untuk mempercepat jumlah cakupan kepesertaan program JKN sesuai dengan yang telah direncanakan pada RPJMN di 2024.
“Saya berharap dan berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan, serta pemerintah desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang,” tegas Mundjidah.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir pula salah satu Agen Pesiar yang ditugaskan di Desa Losari, Kecamatan Ploso yang bernama Sulastri.
Sulastri menilai program Pesiar merupakan langkah positif yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk desa yang belum terjamin dalam program JKN.
Sulastri yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Losari Krajan ini mengaku rutin untuk melakukan pemetaan kepada penduduk desa yang belum terdaftar ke dalam program JKN.
"Khusus di Desa Losari ini ada empat Agen Pesiar. Kami juga saling membantu dalam menjalankan tugas, ketika melakukan pemetaan, menyisir bagi penduduk yang belum menjadi peserta, kemudian mengadvokasi hingga melakukan pendaftaran," kata Sulastri.
Meski ditugaskan di Desa Losari, Sulastri mengaku dirinya juga ikut membantu melakukan pendaftaran penduduk yang berada di desa lain, seperti dari Lamongan, Malang bahkan Kediri.
Sulastri mengakui dalam mengemban tugasnya, tak sedikit juga dia mendapatkan penolakan.
Namun, dia tidak bosan memberikan pemahaman kepada penduduk desa bahwa program JKN bisa menjadi alat untuk berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.
Dia berharap melalui manfaat yang dihadirkan, program JKN terus berkelanjutan sehingga bisa terus memfasilitasi masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang kian optimal. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi