jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penggratisan raw data migas untuk dapat diakses secara luas oleh investor diperlukan untuk menarik penanam modal ke Indonesia.
Meski demikian, pembukaan akses data migas itu tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut.
BACA JUGA: 2 Cara Efektif Kurangi Impor Migas
”Dengan dibukanya akses data ini kemungkinan untuk menemukan cadangan migas baru lebih terbuka,” ujar Arcandra akhir pekan lalu.
Pihaknya juga akan mengundang kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menyosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar big data itu.
BACA JUGA: Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Bakal Dibangun di 21 Ribu Titik
Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan open data.
Selain itu, pemerintah akan tetap melindungi data milik KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun, dan delapan tahun.
BACA JUGA: Kementerian ESDM: PT Babarina Tak Tercatat dalam Minerba One Map Indonesia
”Dahulu, jika ingin mengakses data, harus membayar terlebih dahulu. Sekarang boleh mengakses tanpa membayar. Silakan akses data untuk dianalisis, nanti kalau sudah dapat baru bayar,” urainya.
Kebijakan open data sudah dilakukan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Keduanya sudah membuka akses datanya dalam skala terabyte.
Menurut dia, dengan kebijakan itu, diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data tersebut dengan menggunakan dana mereka sendiri.
Kebijakan open data migas itu merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. (vir/c10/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surabaya Kota Pertama Operasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Redaktur : Tim Redaksi