jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjaring masukan untuk dijadikan rekomendasi di forum G20.
Salah satunya melalui seminar nasional bertajuk improving employment conditions to recover together (meningkatkan kondisi ketenagakerjaan untuk pulih bersama) di Yogyakarta, Jumat (13/5).
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker: Isu K3 Sangat Penting Guna Hadapi Tantangan Baru Sektor Ketenagakerjaan
"Melalui kegiatan ini diharapkan ide-ide yang dihasilkan dapat dikristalisasi menjadi suatu rekomendasi penting dalam forum diskusi inti G20 sebagai suatu bentuk sharing pengalaman," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.
Sebelumnya, Kemnaker sukses melaksanakan pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting) di Yogyakarta.
BACA JUGA: Kemnaker Ajak Delegasi EWG G20 Kunjungi Usaha Kerajinan di Yogyakarta
"Melalui langkah ini kami dapat lebih berperan konstruktif dalam pembangunan dunia ketenagakerjaan di level global," imbuh Sekjen Anwar Sanusi.
Pria yang baru saja meraih gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan pembangunan ketenagakerjaan dalam era pandemi Covid-19 telah menunjukkan sejumlah perbaikan selama kurun waktu Februari 2021 hingga Februari 2022.
BACA JUGA: Kemnaker dan Delegasi Saudi Bahas Skema Penempatan dan Perlindungan PMI, Apa Hasilnya?
Namun saat ini juga terjadi gejala-gejala eksklusivitas dalam pasar tenaga kerja Indonesia.
"Eksklusivitas juga datang seiring dengan digitalisasi, yaitu adanya kesenjangan digital (digital divide)," bebernya.
Karena itu, lanjut Sekjen Anwar, untuk mengantisipasi tantangan eksklusivitas pasar tenaga kerja Indonesia tersebut, tema EWG G20 bidang ketenagakerjaan yang diturunkan dalam 4 isu prioritas sangatlah tepat.
Keempat isu prioritas tersebut, yaitu pertama penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
Kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.
Ketiga, pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.
Keempat, perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah.
"Saya memandang keempat isu sangat berkaitan satu sama lain untuk menghadirkan pasar kerja inklusif dan afirmatif di era digitalisasi," terangnya.
Menurutnya, hal ini berarti reformasi pasar tenaga kerja Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan holistik dan komprehensif, dan bersifat multidisiplin. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi