jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pilpres Jokowi - Maruf Amin Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menyayangkan lambatnya respons para menteri dalam penanggulangan pandemi Covid-19.
Pria yang karib disapa Jaro Ade itu menilai para menteri belum bisa bekerja maksimal sesuai arahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Jaro Ade Minta Moratorium Daerah Otonomi Baru Dicabut
"Saya melihat hanya segelintir menteri yang mau terjun turun langsung secara maksimal mengejawantahkan program dan instruksi presiden," kata Jaro Ade dalam keterangan resminya, Selasa (27/7).
Dia juga menilai kurangnya kepekaan para menteri terhadap kesulitan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Mendagri Ingatkan Soal Anggaran Penanganan COVID-19, Daerah Langsung Bergerak
"Hanya TNI-Polri beserta nakes yang dapat dirasakan kerjanya. Mereka berjibaku meski insentifnya lambah diberikan, sementara sebagian besar menteri tidak becus bekerja," ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan (nakes) yang dari awal berjibaku membantu para pasien Covid-19.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Fokus Pada Penanggulangan Pandemi dan Batalkan Revisi PP 109
"Saya sebagai ketua tim pemenangan Kabupaten Bogor sangat kecewa," tegas Jaro Ade.
Dia mengatakan bahwa pernyataannya itu sebagai bentuk protes karena di sisi lain Presiden Jokowi turun langsung ke tengah masyarakat dan harus berhadapan dengan hujatan dan hoaks.
Tak hanya itu, informasi terkait data paparan covid-19 juga dikhawatirkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Bagaimana penanganan bisa berjalan maksimal, jika data yang ada saat ini tidak sesuai. Semua hanya asal bapak senang," ketusnya.
Semestinya, lanjut Jaro Ade, kekuatan politik dengan bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pemerintahan mampu memberikan percepatan dalam penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Dia pun mengimbau agar segenap lapisan masyarakat dan elemen bangsa bersatu melawan Covid-19 dengan menyukseskan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan.
"Semua itu, agar terciptanya kekebalan komunal karena perang terhadap covid adalah perang kita semua bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya, berdasarkan survei Indonesian Presidential Studies (IPS) menyebutkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun.
Hal itu disebabkan buruknya kinerja para pembantu presiden di antaranya para menteri yang dinilai kurang cakap dan sigap mengejawantahkan perintah.
IPS menilai, kepuasan kinerja para menteri sebagai komandan lapangan atas instruksi presiden di bawah 30%, hanya lembaga kepolisian dan TNI yang dipandang mampu bekerja dan mengimplementasikan arahan presiden dalam mengatasi serangan covid-19 varian delta saat ini. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh