Mendagri Ingatkan Soal Anggaran Penanganan COVID-19, Daerah Langsung Bergerak

Minggu, 25 Juli 2021 – 21:21 WIB
Ilustrasi - Mendagri Tito Karnavian. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah daerah sigap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan COVID-19.

Contohnya Provinsi Jawa Barat, siap mempercepat penyerapan APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 1,1 triliun.

BACA JUGA: Sumbar Jadi Provinsi dengan Kada Muda Terbanyak di Indonesia, Sebegini Jumlahnya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani Adam melaporkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 sudah mencapai 17,58 persen atau Rp 204,5 miliar hingga Jumat (23/7).

Realisasi itu sudah termasuk untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 33,5 miliar dari yang dianggarkan Rp 57,7 miliar.

BACA JUGA: BIN Masuk ke Ponpes, Madrasah dan Datangi Masyarakat dari Pintu ke Pintu

"Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen," ucapnya.

Total anggaran sebagian didapat dari pergeseran anggaran dengan menambah belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli 2021.

BACA JUGA: PPKM Level 4 Diperpanjang, PKL Boleh Dagang, Bansos Ditingkatkan

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.

Untuk Kota Bandung penyaluran bansos hampir mencapai 70 persen dari target sasaran sekitar 60 ribu keluarga penerima manfaat.

Bansos yang dibagikan senilai Rp 500 ribu kepada warga Kota Bandung yang terdampak PPKM darurat.

"Kalau ini murni APBD, bukan dana pusat atau provinsi, yang didistribusikan dana APBD tahun anggaran 2021. Kami sudah alokasikan Rp 30 miliar," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengatakan ada sekitar 10 ribu paket bansos yang akan disiapkan bagi warga terdampak.

Bansos disalurkan secara merata ke berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan berharap penyaluran bansos setidaknya dapat meringankan beban warga di tengah kesulitan ekonomi akibat PPKM.

Diakuinya, kebijakan PPKM sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian di masyarakat.

"Dengan bansos ini kami berharap masyarakat bisa terbantu ekonominya dan pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga roda perekonomian masyarakat bisa berjalan normal," ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah meminta kabupaten dan kota di daerah itu untuk mempercepat penyaluran bansos.

“Kami meminta daerah mengoptimalkan anggaran dengan maksimal sesuai aturan dan instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos untuk masyarakat,” ucapnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi mengatakan Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja menangani Covid-19.

Penyaluran insentif ditargetkan tuntas dilaksanakan Juli ini. Dana bersumber dari belanja tidak terduga (BTT).

“Ada aplikasi khusus untuk verifikasi. Setelah disetujui baru bisa dibayarkan. Kemarin itu kami menunggu proses verifikasi dari pusat. Sekarang sudah selesai, bulan ini sudah dapat kami bayar,” ucapnya.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan pihaknya siap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19.

Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,14 miliar dari APBD untuk penyaluran paket bantuan sosial (bansos) bagi warga.

"Meski dengan segala keterbatasan, saya pastikan Pemkot hadir. Tidak ada warga yang akan kami biarkan dalam kondisi terpuruk akibat pandemi COVID-19," katanya.

Mendagri sebelumnya meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan kapasitas keuangan masing-masing untuk penanganan COVID-19, tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat.

"Anggaran, baik untuk penguatan kapasitas kesehatan kemudian termasuk obat-obatan, ini sebetulnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Jadi berbagi beban, sharing burden," pungkas Tito.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler