jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas rencana penerapan kebijakan santunan yang selektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas.
Setelah berdiskusi bersama kementerian/lembaga sebagai regulator, FGD kali ini dilaksanakan bersama para stakeholder dan pengamat transportasi di Ballroom Gedung Jasa Raharja, Jakarta pada Rabu (7/8).
BACA JUGA: Korlantas Polri & Jasa Raharja Gaungkan Keselamatan Berkendara Lewat Cara Ini
Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan sebelum kebijakan santunan selektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas benar-benar diterapkan.
“Kami ingin menerapkan kebijakan yang terukur untuk memberikan rasa keadilan sehingga masukan dari seluruh pihak sangat penting,” kata Rivan dalam keterangan resminya, Senin (12/8).
BACA JUGA: Jasa Raharja Dorong Optimalisasi PP Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Lewat FGD
Wacana kebijakan santunan yang selektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas ini bertujuan mendidik dan mengubah perilaku masyarakat agar lebih tertib dan aman dalam berlalu lintas.
Aturan ini dinilai sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan, ketertiban, dan mengubah perilaku pengendara agar sadar berkeselamatan.
BACA JUGA: Jasa Raharja Ajak Komunitas Motor Safety Riding & Bersihkan Rambu Lalu Lintas di Tomohon
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro berpendapat selama ini Jasa Raharja telah berperan sebagai representasi negara bagi masyarakat Indonesia.
“Kami mengusulkan agar pemberian santunan dengan kebijakan selektif dapat dibedakan untuk memberikan kepastian hukum,” saran Tory.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melihat Jasa Raharja berperan sebagai pelaksana jaminan sosial.
“Sehingga pemberian santunan dengan pengecualian perlu dipertimbangkan lebih lanjut,” jelasnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari UGM Prof Marcus Priyo Gunarto mendukung penerapan kebijakan santunan yang selektif terhadap penyebab korban kecelakaan lalu lintas.
Menurut Prof Marcus, selalu ada unsur peran pemerintah dalam suatu kebijakan sehingga timbulnya korban sehingga wajar pemerintah juga memberikan santunan.
“Namun, perlu ada penjelasan yang memberikan pembeda atas besaran santunan dengan ukuran yang jelas,” kata Prof Marcus.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN Indra Budi Sumantoro, jajaran Direksi IFG, Pantro Pander Silitonga dan Rizal Ariansyah, Komisaris dan Direksi Jasa Raharja.
Selain itu juga hadir Direktur Utama Asabri (Persero) Wahyu Suparyono, Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Suirwan, Deputi Bidang Kebijakan Pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan Woro Ariyandini, dan perwakilan PT Taspen.
Selain itu, turut hadir pula Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, Pakar Transportasi Felix Iryantomo, Azas Tigor Nainggolan, Ki Darmaningtyas.
Kemudian hadir juga sejumlah pakar lainnya, termasuk Prof Marcus Priyo Gunarto, Prof Nurhasan Ismail, dan Prof Agus Purwadianto. (mrk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi