JAKARTA - Komposisi jatah kursi partai politik dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua mengalami perubahanDua dari enam parpol anggota koalisi mengalami pengurangan kursi masing-masing satu kursi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Demokrat yang kehilangan dua pos, yakni kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sebelumnya kementerian kebudayaan dan pariwisata) dan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mendapat ganti kementerian hukum dan HAM.
:POLLING Sementara PKS, harus melepas pos kementerian Riset dan Tekonologi yang selama ini diduduki Suharna Surapranata
BACA JUGA: Wakil Menteri Tetap Gerogoti Anggaran
Meski sudah berkomunikasi dengan pimpinan partainya, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, sepertinya tidak memerhatikan ancaman dari PKS yang sempat mengultimatum akan menarik seluruh kadernya dari kabinet jika ada salah satu yang terkena reshuffle.Empat parpol anggota koalisi lainnya, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak berubah jatah kursinya
BACA JUGA: Daerah Kompak Minta Target E-KTP Molor April 2012
Ada lima menteri yang berganti posisi dan tujuh muka baru yang masuk dalam kabinet hasil kocok ulang (selengkapnya lihat grafis)."Ini semata-mata untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari parpol, sedangkan kaum profesional itu diperlukan untuk efektifitas kabinet ini," tutur SBY tentang alasan pengurangan jatah parpol itu, tadi malam
Pos yang ditinggalkan PKS dan Demokrat itu memang diisi wakil profesional
BACA JUGA: e-KTP di Daerah Masih Sarat Masalah
Mereka adalah muka lama di KIB jilid dua yang digeser, yakni Menpar dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangesti (sebelumnya mendag) dan Menristek Gusti Muhammad Hatta (sebelumnya menristek)."Sesuai dengan kesepakatan koalisi, pengurangan dan penambahan, tentu presiden berkonsultasi dengan parpol bersangkutan," kata SBY.
Presiden menjelaskan, lima dasar dan pertimbangannya dalam melakukan penataan koalisiYakni hasil evaluasi kinerja dan integritas, faktor the right man on the right place, kebutuhan organisasi, masukan dan aspirasi masyarakat, serta pertimbangan faktor persatuan dan kemajemukan"Tentu dengan tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri," katanya.
SBY menyebut proses reshuffle berjalan sistemik dan akuntabel"Dalam arti kami rencanakan dengan baik dan kami pun mempertimbangkan berbagai faktor jadi bukan RBT, rencana bangun tidur," tuturnya.
Meski menekankan integritas, reshuffle kali ini tidak menyentuh menteri-menteri yang kementeriannya tengah dilanda kasus korupsiYakni Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menpora Andi Mallarangeng
Menanggapi hal itu, Mensesneg Sudi Silalahi berdalih dengan alasan pertimbangan hukum"Proses hukum sampai sekarang kan tidak ada yang menyatakan apakah Pak Andi dan Pak Muhaimin tersangka atau apa," kata Sudi usai pengumuman hasil reshuffle"Hanya sebatas jadi saksi dan sampai sekarang belum ada indikasi ke arah yang lebih jauh lagi.
Dia juga menampik jika kasus di dua kementerian itu memengaruhi menurunnya citra pemerintahSudi meminta untuk melihat fakta yang dicapai pemerintah"Kenyataannya kita melihat ada banyak hal positif, mari kita syukuri," ujar Sudi.
Terkait dengan berkurangnya jatah Demokrat dan PKS, Sudi mengatakan, hal itu untuk kepentingan percepatan yang ingin dicapai dalam sisa tiga tahun pemerintahanSehingga sebagai pengganti diisi dari kalangan profesional.
Apakah PKS rela rela dikurangi jatah kursinya? "Itu sudah melalui hasil konsultasi," jawab SudiMantan seskab itu juga membantah berkurangnya jatah Demokrat dan PKS itu karena adanya bargaining tertentu
Sementara itu, dalam proses reshuffle, terdapat dua kementerian yang mengalami restrukturisasi fungsiSelain kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, ada juga kementerian pendidikan nasional yang kembali menjadi kementerian pendidikan dan kebudayaanPerubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari DPR.
Selain itu, tata ulang kabinet ini juga dibarengi dengan penunjukkan sejumlah wakil menteri di sejumlah kementerianAda 13 wakil menteri baru yang ditunjuk selama proses reshuffleSebelumnya, sudah ada enam wamen, sehingga saat ini terdapat 19 wamen.
SBY menegaskan, posisi wamen itu tidak termasuk anggota kabinet"Wakil menteri itu bukan anggota kabinetFasilitsanya pun tidak sama dengan fasilitas menteriMereka mendapatkan faislitas setara eselon I A, sehingga tidak ada biaya berlebihan seperti dibicarakan masyarakat luas," katanya.(fal/dyn/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernah Lihat Dahlan Tidur di Tumpukan Koran
Redaktur : Tim Redaksi