JAKARTA-- Sikap Menteri BUMN Mustafa Abubakar ysng sudah menyatakan pemerintah akan mengambilalih 100 persen saham PT Inalum, mendapat dukungan dari anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha (Fraksi Partai Golkar). Dia berharap, dengan pengambialihan 100 persen saham oleh pemerintah RI, nantinya Inalum akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia
Selama ini, lanjutnya, banyak poin di perjanjian yang diingkari Nippon Asahan Aluminium (NAA)
BACA JUGA: Jepang Tak Sudi Hengkang dari Inalum
Antara lain, bahan baku alumunium diekspor ke luar negeri, namun begitu menjadi bahan jadi, Indonesia harus membelinya dengan harga mahalBACA JUGA: September, Angka Ekspor-Impor Anjlok
Jangan bahan-bahan dasarnya diekspor, lantas kita beli dengan harga mahal," ujar Satya kepada JPNN, kemarin (1/11).Dia berharap, jika nantinya 100 persen saham sudah dikuasai pemerintah, pemda-pemda di Sumut mendapat porsi 10 persen saham
BACA JUGA: Produksi Padi Diperkirakan Meningkat
Mengenai keterlibatan pemda ini, Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait mengatakan, pemda tidak bisa serta merta minta saham untuk ikut dilibatkan"Tergantung pemerintah nanti, sahamnya mau ditawarkan ke siapaTidak bisa pemda sendiri yang mintaPemerintah yang akan menentukan, kepada siapa saja saham akan dijual," terangnya kepada JPNN, kemarinSeperti diketahui, listrik yang digunakan untuk pengolahan aluminum PT Inalum digerakkan oleh air dari danau Toba.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah melayangkan surat rekomendasi resmi kepada Otorita Asahan terkait niatannya untuk mengambil alih 100 persen saham perusahaan aluminium, PT InalumKementrian BUMN meminta agar Master Agreement (MA) antara Pemerintah Indonesia dan NAA diakhiri pada 31 Oktober 2013 mendatang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar mengakui, jika dirinya telah menandatangi surat rekomendasi resmi kepada Otorita Asahan terkait pengambilalihan PT Inalum"Surat rekomendasi tersebut berisikan usulan dari Kementerian BUMN untuk mengambil alih kepemilikan saham di InalumPemerintah Indonesia akan menguasai Inalum sepenuhnya," ujarnya disela Workshop Wartawan di Bandung kemarin.
Sesuai perjanjian kontrak RI-Jepang pada 7 Juli 1975, Proyek Asahan yang terdiri dari Pabrik Peleburan Aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ini, akan berakhir pada Oktober 2013Saham Inalum sebesar 58,88 persen dikuasai 12 investor Jepang melalui NAA, selebihnya atau 41,12 persen dimiliki pemerintah Indonesia(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2014, Tak Ada Subdidi Lagi
Redaktur : Tim Redaksi