MALANG – Sungguh ironis kondisi keuangan di Pemkot MalangBagaimana tidak, ketika banyak jalan rusak, kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pada APBD 2011 butuh dana besar, disisi lain ada pos anggaran yang nganggur
BACA JUGA: Pelatih Maung Pantau Kongres
Bahkan jumlahnya mencapai Rp 18 miliar
BACA JUGA: Persib Belum Punya Calon
Hanya saja, karena Persema bergabung di Liga Primer Indonesia (LPI) dan tidak butuh dana APBD, praktis dana itu menjadi tak terpakaiSayangnya, dana sebesar itu tidak serta-merta bisa dipakai
BACA JUGA: Tak Ada Tanda-Tanda Dibayar
Dana itu baru bisa dipakai, kalau sudah ada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2011.Hanya saja, sampai kemarin draf PAK APBD 2011 belum juga diajukan eksekutif kepada legislativeKemarin, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang masih mengikuti bimbingan teknis di Jakarta selama tiga hari di JakartaKemungkinan, baru pekan depan draft PAK APBD akan diterima legislative dari eksekutif
Kalaupun proses pembahasan hingga persetujuan lancar, sekitar September dana itu bisa dimanfaatkanPraktis, masyarakat harus rela menunggu sampai PAK selesai, jika ingin sarana dan prasarana yang rusak diperbaiki
Tetapi DPRD sudah sepakat, dana Rp 18 miliar itu akan digunakan untuk perbaikan infrastrukturTerutama yang sangat mendesak dan langsung bersentuhan dengan masyarakat
‘’Kami sepakat kalau sebagian besar dana untuk Persema sebelumnya dialihkan untuk perbaikan infrastruktur dalam PAK APBD mendatangKarena kebutuhan dana perbaikan infrastruktur cukup besar, sedangkan yang dianggarkan saat ini terlalu minim,’’ kata Anggota Komisi B bidang keuangan, DPRD Kota Malang, Pujianto kepada Malang Post (grup JPNN).
Tahun ini, anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang hanya sekitar Rp 29 miliar, termasuk untuk perbaikan jalanJumlah itu terjun bebas dari anggaran DPU tahun 2010 sebelumnya yang mencapai tiga kali lipat dari jumlah yang dianggarkan tahun ini dalam APBDDana itu dibagi untuk perbaikan infrastruktur dan pembangunan saluran, plengsengan, dan lainnya
Tidak hanya DPU, banyak juga anggaran SKPD lainnya yang juga dikurangiTahun ini, anggaran pendidikan sebanyak 10 persen dari total APBD menjadi prioritasnyaTidak heran, jika anggaran Dinas Pendidikan naik mencapai Rp 100 miliar lebihMeski naik cukup signifikan, tapi biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat saat penerimaan siswa baru masih sangat tinggi.
‘’Dari Rp 18 miliar itu, berapa yang akan digunakan untuk penambahan biaya perbaikan infrastruktur, masih akan dibahas nantinya,’’ ungkapnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Saiful Rusdi, hampir sebagian besar aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses beberapa waktu lalu, terkait dengan rusak infrastruktur
Diantaranya adalah jalan rusak di Jalan KHMalik dalam, Jalan Simpang Gajayana, jembatan Cemorokandang yang pondasinya ambles hingga setengah meter dan infrastruktur lainnya
‘’Kami akan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat seberapa besar kerusakan jalan yang disampaikan masyarakatUntuk perbaikannya bisa diambilkan dari dana yang akan ditetapkan dalam PAK nantinya,’’ terangnya(aim/avi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harus Mengalah Even Lain
Redaktur : Tim Redaksi