jpnn.com - PALEMBANG – Penerapan program sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan, 1 Januari 2014 semakin dekat. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel terus menyosialisasikan program ini dan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sumsel, dr Hj Fenty Aprina MKes mengatakan, mulai 1 Januari nanti, BPJS akan memberlakukan sistem rujukan secara berkembang.
BACA JUGA: Penumpang Kapal Hilang di Laut
Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Palembang, kemarin. Tema yang diangkat “Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Bermutu”.
“Maksud sistem rujukan berkembang, di mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas sampai rujukan tingkat lanjut,” ujar Fenty. Dalam penerapan sistem ini, yang jadi perhatian adalah peningkatan fasilitas pelayanan.
BACA JUGA: Pelantikan Mundur, PKS Cium Aroma Politik
Kata Fenty, mulai tahun depan juga, ada 150 penyakit yang harus tuntas pengobatannya di tingkat puskesmas.
“Jatah” mengobati 150 jenis penyakit ini bukan pekerjaan ringan. Seluruh puskesmas di Sumsel perlu pembenahan. “Kami telah menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung di puskesmas, mulai dari obat-obatan hingga perlengkapan lainnya agar mampu melakukan itu,” bebernya.
BACA JUGA: Honor Dipotong, Penggali Kubur Demo
Ia mengakui ada masalah kekurangan tenaga kesehatan di Sumsel. Selain jumlah tenaga medis, masalah distribusi yang tidak merata juga terjadi saat ini. Untuk itu, secepatnya akan dilakukan redistribusi tenaga medis, terutama untuk daerah-daerah terpencil.
“Pemerintah daerah juga diimbau untuk melakukan pengangkatan tenaga kesehatan menutupi kekurangan yang ada,” imbuh Fenty.
Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengungkapkan, peringatan HKN ke-49 hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi diri. Sudah belum para pihak yang ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan di Sumsel melaksanakan amanah dengan baik.
“Yang jelas, ini jadi momen refleksi diri untuk berbenah supaya Dinas Kesehatan dan jajaran kesehatan lain dapat lebih baik lagi ke depannya,” tuturnya.
Kata Ishak, adanya kekurangan tenaga medis karena banyak yang enggan bekerja di tempat terpencil dan jauh dari perkotaan. Juga masih banyak tenaga medis yang bolos dan tidak disiplin. Padahal, sudah diamanatkan dalam UU, masyarakat Indonesia wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
“Kami akan mendukung setiap program positif untuk kepentingan orang banyak,” tegas Ishak. Apalagi Sumsel sudah mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup banyak dan lengkap. Setelah BPJS beroperasi mulai 2014, pengguna jaminan kesehatan akan diperluas dan pada 2019 targetnya mencapai jaminan kesehatan semesta.
Saat ini, sebanyak 177,84 juta jiwa (72 persen) penduduk Indonesia telah mempunyai jaminan kesehatan, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Targetnya, pada 2019, seluruh penduduk mempunyai jaminan kesehatan.
“Soal kekurangan tenaga medis, kepada setiap kepala daerah diharap memprioritaskan penerimaan CPNS untuk tenaga medis,” tukas Ishak. Dalam peringatan HKN kemarin, ada penyerahan hadiah pemenang lomba perilaku hidup bersih dan sehat yang diikuti seluruh dinas dan instansi dari semua kabupaten/kota di Sumsel.
Untuk diketahui, ada dua kelompok peserta JKN yang dikelola BPJS kesehatan, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu.
Sedangkan peserta non PBI yakni para PNS, anggota TNI dan Polri, karyawan perusahaan swasta, para pekerja mandiri, dan masyarakat bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain. (cj6/ce4)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bus Rombongan Jenderal Diberondong Tembakan
Redaktur : Tim Redaksi