jpnn.com, SURABAYA - Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi mengeluhkan menipisnya stok reagen PCR di laboratorium-laboratorium pemeriksaan spesimen Covid-19 di Jatim. Padahal reagen merupakan komponen utama dalam melakukan testing.
"Yang kami takutkan di 2021 ini adalah testingnya, saya mendengar dari kawan-kawan yang bekerja di laboratorium agak susah mencari reagen untuk tes PCR," kata Joni, Kamis (1/4).
BACA JUGA: Doni Monardo: WNA dan WNI Masuk Indonesia Wajib Swab Meski Sudah Negatif
Sulitnya mendapatkan reagen itu karena BNPB tak lagi memberi dukungan pereaksi kimia itu ke daerah-daerah. "Kami sudah kirim surat ke Kementerian Kesehatan," ucap dia.
Stok reagen yang tersisa di Jatim hanya bisa bertahan selama satu bulan ke depan. Namun, dia tak menyebutkan jumlah pastinya.
BACA JUGA: Doni Monardo Menahan Haru
"Kami kurang tahu angkanya kalau di Jatim, tetapi kalau di rumah sakit kami cukup bertahan satu bulan," kata dia.
Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan lembaganya kini tak lagi menangani pengadaan reagen. Sebab hal itu merupakan urusan Kemenkes.
BACA JUGA: Doni Monardo Sebut BOR Beberapa Provinsi di Bawah 60 Persen, Kecuali Dua Wilayah Ini
"Ada proses transisi, tadinya seluruhnya di-handle oleh BNPB, tetapi enggak mungkin seumur hidup lembaga ad hoc, mengurusi urusannya Kemenkes," kata Doni.
BNPB mulai berhenti melakukan pengadaan reagen kit sejak Januari 2021. Pihaknya pun mendorong Kemenkes untuk mandiri menangani hal itu.
"Sejak Januari 2021, saya bilang, kita harus bisa mendorong Kemenkes untuk mandiri dalam pengadaan reagen," ujarnya.
Dia menceritakan bagaimana cara BNPB melakukan pengadaan reagen di awal-awal masa pandemi 2020. Kala itu, pihaknya bahkan harus menyerobot antrian Pemerintah Jerman untuk mendapatkan barang tersebut.
"Di (pabrik reagen,red) Korea Selatan ada reagen miliknya Pemerintah Jerman. Saya minta kepada mereka displit punya Jerman untuk kita, setelah itu punya kita untuk Jerman. Kita bisa tanda kutip merampok," ucapnya.
BNPB, lanjut Doni, memberikan ruang dan kesempatan pada Kemenkes untuk mengelola pengadaan reagen. "Kalau ada kesulitan, saya mau membantu asal ada surat permintaan tertulis," pungkas Doni. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Saputra