jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior dari Center Of Reform on Economics (Core) Indonesia, M Faisal menyarankan Presiden Joko Widodo merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Alasannya menurut Faisal, dalam RPJMN tersebut tidak jelas antara agenda dan sektor prioritas dengan sasaran dan target.
BACA JUGA: Desak Jokowi Jangan Membiarkan Hubungan KPK-Polri Memanas
"Subtansi RPJMN 2015-2019 masih buruk. Contohnya, soal mewujudkan kedaulatan energi yang sering diumbar pemerintah Jokowi. Tapi faktanya di RPJMN defisit migas semakin membengkak," kata Faisal, dalam diskusi "Menakar Perubahan dari RPJMN 2015-2019" di Jakarta, Rabu (21/1).
Jika dibanding dengan sembilan agenda prioritas Jokowi-JK (Nawa Cita), RPJMN Jokowi kata Faisal, jauh panggang dari api, karena sinergi RAPBN-P dengan RPJMN dikaitkan dengan kedaulatan energi sangat kontradiktif.
BACA JUGA: Empat Instansi Ini Kena Semprit KASN
"Kedaulatan energi digadang-gadang, tapi begitu masuk ke sasaran target kebijakan, impor migas masih tinggi. Bahkan pembangunan kilang minyak tidak dibahas," ungkap Faisal.
Sementara negara lain yang tidak punya tambang minyak seperti Singapura kata Faisal, memperbanyak pembangunan instalasi kilang minyak. "Jika RPJMN Jokowi tersebut tidak direvisi, kedaulatan energi yang dijanjikan Jokowi hanyalah pepesan kosong," pungkas Faisal. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Ini Alasan Anak Guntur Masih Ngebet Mega jadi Ketua PDIP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kalimat Pedas Anggota DPR Tolak Yuddy Atur Undangan Kawinan
Redaktur : Tim Redaksi