jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) di Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Nizar Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat pada Diskusi Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme, Organisasi, dan Tata Kerja LPKP Provinsi Jawa Barat di Bandung baru-baru ini.
BACA JUGA: Pemprov Jabar dan Danone Indonesia Bersinergi Cegah Stunting
Nizar menyoroti Provinsi Jawa Barat yang menempati urutan terakhir dalam perolehan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
Hal ini dianggap kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya di mana Jawa Barat selalu menjadi tolak ukur keberhasilan kepemudaan di Indonesia.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Dukung Proyek Kilang Balongan
Namun menurutnya, buruknya perolehan IPP Jawa Barat harus disikapi dengan bijaksana, dijawab melalui program dan kegiatan yang nyata dan dapat mengakslerasi pembangunan kepemudaan dan berdampak positif terhadap perhitungan IPP.
“Kami yakin LPKP yang merupakan amanat Undang-undang dan Perda ini bisa dilaksanakan dengan baik di Jawa Barat. Membuktikan bahwa kegagalan di daerah lain tidak akan terjadi di Jawa Barat. Kami berharap LPKP dapat menjadi program yang bisa mendongkrak angka IPP secara siginifkan,” ujar Nizar dalam sambutannya.
Sementara itu, Rio F Wilantara, Ketua DPD KNPI Jawa Barat mengatakan 1 sampai 2 tahun ke depan Provinsi Jawa Barat akan mengalami bonus demografi di mana angkatan usia produktif (16-30 tahun) akan lebih besar dibanding dengan angkatan sebelum dan sesudahnya.
“Demografi Jawa Barat saat ini sudah menyentuh angka 50 juta penduduk. Begitu gemuknya. Jangan sampai nanti bonus demografi yang kita alami akan menjadi bencana demografi jika pemerintah tidak mengelolanya dengan baik,” ujarnya ketika menyampaikan paparan.
Rio juga mengungkapkan berdasarkan hasil riset tahun 2008, keberhasilan Indonesia selamat dari krisis ekonomi global karena ditopang oleh usaha kecil menengah.
“Pemuda dan UMKM ini akan menjadi aset dan kekuatan bagi Jawa Barat dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua Tim Perumus LPKP Fajar Arif Budiman menyatakan bahwa LPKP sudah diamanatkan sejak 10 tahun yang lalu.
Direktur Eksekutif Poldata tersebut mengemukakan bahwa LPKP tercantum secara eksplisit di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan.
“LPKP adalah amanat undang-undang, terkait dengan pembentukan, strukutur organisasi, mekanisme, dan tata cara telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, Menpora saja tidak mampu untuk menolak pembentukan LPKP. Penyelenggaraan LPKP adalah kewajiban pemerintah," tuturnya.
Fajar Arif Budiman menambahkan kajian mengenai LPKP sudah dilaksanakan sejak 2 tahun yang lalu melibatkan banyak ahli dan banyak studi.
"Saya pikir secara akademis LPKP sudah siap diluncurkan. Sisanya adalah keputusan politik dari Gubernur Jawa Barat,” ujar Fajar.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia