jpnn.com, SURABAYA - Banyak fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Timur ternyata belum diikuti jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang ideal.
Mulai pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pondok bersalin desa (polindes), pondok kesehatan desa (ponkesdes), hingga rumah sakit (RS).
BACA JUGA: Menkes Pastikan 4.200 Tenaga Kesehatan Diangkat jadi PNS
Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Kohar Hari Santoso menyatakan, jumlah puskesmas di Jatim mencapai 964 unit.
Di sisi lain, jumlah kecamatan di Jatim mencapai 666 kecamatan. Artinya, di tiap-tiap kecamatan sudah ada puskesmas. Bahkan, ada yang dua puskesmas dalam satu kecamatan.
BACA JUGA: Belum 8 Tahun CPNS Minta Pindah, SK Bakal Dicabut
Demikian juga halnya dari segi RS. Jumlahnya mencapai 380 RS di Jatim. Baik negeri maupun swasta.
Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga sudah banyak tersedia. Termasuk polindes, ponkesdes, dan puskesmas pembantu (pustu). Hanya, jumlah nakesnya masih kurang.
BACA JUGA: 2018, Kabupaten Landak Buka Pendaftaran Tenaga Kesehatan
Di puskesmas, misalnya, idealnya terdapat sembilan nakes untuk membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain dokter umum, ada dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli gizi, dan ahli teknologi laboratorium medis yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Namun, dari beragam nakes tersebut, belum semua jumlahnya ideal. Artinya, belum 100 persen tersedia di tiap-tiap puskesmas.
Nakes yang paling kurang jumlahnya adalah nakes bidang gizi. Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan gizi mencapai 57 persen.
Demikian juga nakes untuk sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kefarmasian. "Untuk perawat jumlahnya juga kurang dari 10 persen," katanya.
Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi tenaga kesehatan. Di antaranya pemenuhan sumber daya manusia dari politeknik kesehatan dan akademi kesehatan maupun gizi.
Meski begitu, jumlah lulusan dengan kebutuhan masih belum berimbang. "Rekrutmen belum memenuhi," ucapnya.
Akibatnya, tidak sedikit tenaga medis yang harus merangkap tugas. Misalnya, puskesmas belum memiliki nakes bidang gizi.
Maka, tugas nakes tersebut dirangkap perawat atau bidan yang memiliki pengetahuan tentang gizi.
Untuk itu, pihaknya mengajak para pengelola pelayanan kesehatan bisa menyusun standar pelayanan. Tujuannya, masyarakat bisa tetap terlayani meski dengan nakes yang terbatas.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo mengatakan, kekurangan nakes di Jatim merupakan problem umum.
Bersama Dinkes Jatim, upaya meminta ke pemerintah pusat untuk menambah kuota CPNS bagi Jatim sudah dilakukan.
"Berapa yang dibutuhkan provinsi diajukan ke pusat," katanya.
Meski begitu, jawaban yang diperoleh tidak pernah memuaskan. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh stakeholder memecahkan permasalahan tersebut.
Termasuk bersama dengan kabupaten/kota untuk memenuhi tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. "Ini memang butuh perhatian bersama," tuturnya. (puj/c9/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ajukan 924 Formasi CPNS tapi Belum Direspons Pusat
Redaktur & Reporter : Natalia