jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyatakan adanya jaminan APBN yang diminta pihak China dalam skema utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) harus ditolak.
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu meyakini pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat bakal membebani APBN dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit keuangan negara jika terus dilakukan.
BACA JUGA: Dubes China soal Kecelakaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Ini Sangat Menyakitkan
"Harus ditolak skema jaminan APBN ini. Sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan kereta cepat," ucap Irwan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/3).
Hal itu disampaikan Irwan menanggapi penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa China menginginkan pemerintah menjamin utang KCJB melalui APBN.
BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Deklarasi Kawal Pemilu 2024, Jangan Sampai Ada Penundaan
Nah, Irwan justru mendorong pemerintah memperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah.
"Itu akan menjadi solusi, bukan dengan tawaran jaminan APBN yang diutarakan kreditur. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan dan kerugian rakyat dan negara ini," tutur politikus asal Kaltim itu.
BACA JUGA: Heboh Seruan Yati Narsinghanand soal Makkah, Saleh: Umat Islam Tidak Perlu Terprovokasi
Irwan menilai bengkaknya utang kereta cepat Jokowi bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah grusa-grusu.
"Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara," tegasnya.
Wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu mengatakan jebakan utang KCJB ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau feasibility study (FS) yang dilakukan pemerintah.
"Di mana dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yakni 2 persen," ujar Irwan.
Rayuan bunga rendah dari China itu kemudian disambut optimistis oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas.
"Sehingga kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran," kata Irwan.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat.
Luhut menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp 18,2 triliun).
"Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengin lebih rendah lagi, ya, kita lihat lah. Insyaallah akan beres," kata Luhut dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, diberitakan Antara, Senin (10/4) lalu.
Pada saat itu juga diungkap bahwa pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah RI melalui APBN, tetapi Indonesia ingin penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sehingga masih dinegosiasikan.(fat/ant/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam