jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan alasan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi terkait Formula E pada Selasa karena banyaknya aturan yang dilanggar.
"Misalnya undangan itu minimal harus diparaf dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah kan sederhana," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).
BACA JUGA: 7 Fraksi Pelindung Anies Jegal Paripurna Interpelasi
Taufik menegaskan fraksi-fraksi di DPRD, termasuk fraksinya akan terus menolak untuk hadir dalam rapat paripurna jika hal-hal yang disebutnya pelanggaran itu terus dilakukan.
"Saya kira selama pelanggaran dilakukan berulang-ulang kita akan tolak terus supaya DPRD jalan yang benar lah jangan semua mau sendiri," ujar politisi Gerindra itu.
BACA JUGA: Ferdinand Ragu Rapat Paripurna DPRD Setuju Interpelasi Anies Baswedan
Setelah tujuh fraksi di DPRD DKI yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna, praktis rapat hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.
Dengan jumlah tersebut rapat tidak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum atau tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota yakni 50+1 dari 106 anggota. Akhirnya rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya.
BACA JUGA: Interpelasi Didukung Rakyat, Elektabilitas PDIP dan PSI Melesat
Terkait pemaparan PDIP dan PSI dalam rapat interpelasi, Taufik menyebut bahwa segala sesuatunya yang disampaikan dalam forum itu ialah ilegal.
Bahkan dia juga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak perlu hadir dalam paripurna semacam itu.
"Sesuatu yang disampaikan PDIP dan PSI dalam forum yang ilegal, ngapain kita tanggapin gitu. Bahkan kami menyarankan gubernur tidak usah hadir ngapain hadir orang forumnya ilegal untuk apa hadir," ucapnya.
Untuk diketahui, ketujuh fraksi ini sejak jauh-jauh hari sudah mengambil sikap menolak interpelasi. Dalam pertemuan dengan Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada akhir Agustus lalu, perwakilan fraksi-fraksi tersebut menyatakan bahwa interpelasi tidak diperlukan dan Formula E harus tetap berjalan. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil