jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) per 17 Desember 2021.
Dia mengatakan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri menunjukkan realisasi pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia rata-rata mencapai 86,61 persen atau Rp 1.009,33 triliun.
BACA JUGA: Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Membuat Aturan Soal Penggunaan PeduliLindungi
Tito memerinci angka tersebut terdiri dari dana transfer sebesar Rp 743,44 triliun atau 73,66 persen dan sisanya Rp 265,89 triliun atau 26,34 persen bersumber dari luar dana transfer.
"Realisasi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020 92,48 persen atau Rp 1.050,93 triliun, ini gambaran umum realisasi pendapatan," kata Tito, Rabu (22/12).
BACA JUGA: Berita Duka, I Gede Artha Meninggal Dunia, Sang Kakek Pertama Kali
Mantan Kaplori itu menjelaskan angka tersebut berasal dari rata-rata realisasi pendapatan provinsi sebesar 91,37 persen atau Rp 325,62 triliun, rerata kabupaten sebesar 84,47 persen atau Rp 558,01 triliun, dan kota sebesar 84,69 persen atau Rp 125,71 triliun.
Adapun realisasi pendapatan tertinggi ialah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 97,32 persen, disusul Kepulauan Bangka Belitung di posisi kedua sebesar 97,10 persen, Jawa Barat 96,29 persen, Gorontalo 96,27 persen, Sulawesi Tengah 95,60 persen, Sumatera Barat 95,26 persen, Aceh 95,11 persen, dan Riau 94,54 persen.
BACA JUGA: Pasukan Elite Raider Bergerak Sporadis di Karangasem, Menegangkan!
"Ini daerah-daerah yang relatif mampu mencapai target sesuai awal tahun pendapatan,” tambah Tito.
Pria kelahiran Palembang itu menyoroti beberapa daerah dengan realisasi pendapatan rendah, seperti Sumatera Selatan yang baru mencapai 77,49 persen.
Selanjutnya, Kalimantan Timur 79,91 persen, Maluku 84,63 persen, Nusa Tenggara Timur 84,84 persen, dan Maluku Utara 85,40 persen.
“Mungkin salah satunya karena memang adanya tekanan pada ekonomi, ada retribusi-retribusi yang dinaikkan ke atas seperti minerba, serta nomenklatur IMB, ini juga membuat penerimaan dari PAD menjadi rendah,” ujar dia.
Mendagri Tito mengungkapkan realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota tercatat 73,23 persen atau Rp 928,25 triliun per 17 Desember 2021 pukul 18.00 WIB.
Dia menjelaskan realisasi belanja daerah pada Desember 2021 sebesar 73,23 persen lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2020 yang mencapai 82,69 persen.
Penurunan itu, lanjut dia, terjadi karena perhitungan realisasi 2021 baru sampai pertengahan Desember, sedangkan pada 2020 penghitungannya berdasarkan data realisasi hingga akhir Desember.
Untuk itu, Tito meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD pada sisa akhir tahun ini. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Densus 88 Tangkap Pemuda di Banjarmasin, Bukan Sosok Sembarangan, Level Dunia
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih