jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi dan monitoring realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal tersebut dilakukan agar pemerintah daerah (pemda) bisa segera mengakselerasi realisasi APBD.
BACA JUGA: Oknum Satpol PP Lakukan Kekerasan saat PPKM, Ini Reaksi Menteri Tito
“Kami akan melakukan evaluasi setiap minggu, dan mohon kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat mengoordinasikan rakor realisasi belanja di tingkat provinsi masing-masing," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah 2021, Senin (22/11).
Mantan Kapolri itu menyampaikan Presiden Joko Widodo mendorong percepatan realisasi APBD dan APBN dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Rabu (17/11) lalu.
BACA JUGA: Tanpa Pakaian di Badan, Hendri Diikat di Tiang Listrik, Astaga!
Presiden Jokowi, lanjut Tito, juga memberikan arahan agar APBN bisa menjadi instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan dan daya tahan ekonomi, akselerasi daya saing, terutama di bidang ekspor dan investasi.
Sebab, risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia perlu diwaspadai, termasuk potensi pandemi Covid-19 yang mungkin bisa berlanjut.
BACA JUGA: Berita Duka, Seorang Mahasiswi Meninggal Dunia di Kamar Hotel
"Belanja pemerintah menjadi tulang punggung untuk menstimulasi, mendorong swasta untuk bergerak di tengah situasi yang kemarin terkontraksi dan mungkin masih terus terkontraksi akibat pandemi Covid-19,” tutur Tito Karnavian.
Mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu mendorong pemda untuk mempercepat realisasi APBD menjelang akhir tahun.
Dia menyebutkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan ada 20 kota dan 20 kabupaten yang memiliki persentase realisasi belanja terkecil.
Tito mengungkapkan realisasi APBD pada daerah-daerah tersebut bahkan belum mencapai 50 persen.
"Nanti kami akan secara spesifik melihat daerag-daerah setiap minggu, mulai pekan ini akan dilakukan evaluasi terus menerus sampai dengan akhir tahun tfentang belanja-belanja ini," ujar dia.
Penyerapan belanja daerah yang dipercepat diharapkan bisa mengembangkan perekonomian daerah sehingga perekonomian juga ikut berdampak positif.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan ke-III meningkat 3,51 persen sementara target akhir tahun 2021 sebesar 5 persen.
Untuk itu, pemerintah daerah dinilai perlu bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dalam mendorong percepatan realisasi APBN dan APBD. (mcr9/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gegara Harga Rokok, Antoni Emosi, Warung Kelontong Banjir Darah
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih