jpnn.com, JAKARTA - Pekan ini para honorer akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Hari ini honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes demo di DPRD Garut.
Kemudian, pada 6 Juli 2022 guru honorer akan mnggelar aksi demo yang rencananya dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Pak Marwan Beber Anggaran Gaji Guru PPPK, Honorer Pasti Tidak Heran Lagi
Guru honorer lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 di Kabupaten Bogor juga akan menggelar aksi di daerahnya.
Banyaknya aksi demo ini langsung disikapi Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih.
BACA JUGA: Baru 30% Kursi PPPK Terisi, Pengangkatan Massal Mendesak, Jika Tidak...
Dia meminta agar pengurus dan anggotanya tidak ikut dalam aksi tersebut.
"Mari hadapi masalah ini dengan kepala dingin. Saat ini pemerintah sementara bekerja. Biarkan pemerintah fokus dulu," kata Heti kepada JPNN.com, Senin (4/7).
BACA JUGA: Honorer Dihapus, Rekrutmen PPPK Setengah Hati, Ada Potensi Tsunami Pendidikan, Ngeri
Heti menegaskan, FGHNLPSI bukan kelompok antidemo. Namun, sebaiknya selesaikan dulu masalah dengan pendekatan persuasif.
Jika hasilnya mandek dan merugikan guru honorer negeri yang lulus PG PPPK 2021, baru tempuh jalan demo.
FGHNLPSI sudah melakukan demo berjilid-jilid dan hasilnya memang belum 100 persen.
Namun, kata Heti, saat ini seluruh pengurus dan anggota FGHNLPSI tinggal mengawal jalannya regulasi pengangkatan PPPK guru 2022. Jangan sampai guru honorer negeri lulus PG tersingkir kembali.
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Heti menegaskan bahwa FGHNLPSI tidak punya agenda ikut demonstrasi di DPR RI.
"Kami mengimbau untuk tetap tenang dan satu komando dengan FGHNLPSI," tegasnya.
Heti mengungkapkan kekhawatirannya terhada kemungkinan demo nanti ditunggangi pihak lain yang akan merugikan guru honorer lulus PG PPPK 2021.
Jika ada forum lain yang akan menggelar aksi, Heti menyatakan menghormati keputusan tersebut.
Dikatakannya, masing-masing forum punya cara sendiri untuk menuntut perhatian pemerintah.
FGHNLPSI sementara ini memilih menunggu dulu sejenak sembari menguatkan pendekatan ke masing-masing Pemda.
Menurut Heti, kebijakan pusat sudah jelas bahwa tersedia kuota PPPK guru sekitar 758 ribuan untuk tahun ini.
Namun, kuota itu akan terisi bila usulan formasi Pemda maksimal.
"Jadi, saya menyerukan agar pengurus dan anggota FGHNLPSI, ayo go to BKD, Dinas Pendidikan. Saya yakin Pemda akan memperjuangkan nasib honorernya kok," pungkas Heti Kustrianingsih. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad