SURABAYA - Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Karena itu, Pemprov Jatim mengeluarkan beleid untuk memproteksi tenaga kerja di Jatim. Yakni, dengan menerapkan nontariff barrier (hambatan nontarif) kepada tenaga asing di bidang kedokteran.
Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, pemberlakuan hambatan tersebut tidak menyalahi aturan. ''Negara lain bisa melakukan checking terhadap hal itu,'' ucapnya.
Dia mengatakan, pemprov sudah membuat Perda Nomor 7 Tahun 2014. Yakni, setiap dokter asing yang mau masuk Indonesia harus bisa menguasai penyakit tropis di Indonesia dan penanganannya. Rumusan itu akan dibuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI). ''Kalau tidak menguasai, ya mereka harus menyesuaikan dulu dengan kondisi di Jatim,'' ujarnya.
Langkah tersebut, lanjut dia, bukan merupakan bentuk penolakan tenaga asing di Jatim. Tetapi, pemprov lebih selektif dalam menerima tenaga medis dari negara asing. ''Kami tidak menolak. Tetapi, ada hambatan nontarif yang harus dipenuhi tenaga medis dari negara asing. Bagaimana mereka mau mengobati penyakit di Jatim kalau mereka tidak menguasai penyakitnya,'' imbuhnya.
Pria yang kerap disapa Pakde Karwo tersebut mengungkapkan, perda yang telah dibuat itu kini tinggal direvisi sedikit. Dalam waktu sebulan sebelum era MEA 2015, perda tersebut ditargetkan selesai. ''Waktunya sangat cukup,'' ujarnya.
Apa yang menjadi hambatan MEA 2015? Soekarwo mengatakan, yang paling sulit saat ini adalah mengubah image masyarakat bahwa berobat di luar negeri lebih bagus dibanding berobat di Jatim. Karena itu, pemprov meminta pelayanan rumah sakit di Jatim diperbaiki, mulai frontliner hingga tenaga kesehatan. ''Itu yang perlu diubah. Para petugas kesehatan murah senyum, misalnya,'' imbuhnya.
Selain peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, Soekarwo melakukan perluasan pelayanan. Baru saja, gubernur meresmikan tiga rumah sakit spesialis. Yaitu, Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur, RS Paru Pamekasan, dan RS Paru Madiun. ''Ada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan rumah sakit,'' ujarnya.
Pejabat kelahiran Madiun tersebut menambahkan, pemprov juga telah merancang pembangunan RSUD dr Soetomo II di Bangkalan, Madura. Saat ini pembangunan RSUD dr Soetomo II itu berada dalam tahap detail engineering design (DED). Pembangunan ditarget selesai pada 2016. ''Pengarahan presiden memperbolehkan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu komitmennya,'' jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Soetomo Dodo Anondo mengÂatakan, untuk menghadapi MEA, pihaknya akan mengembangkan ikon-ikon yang ada di rumah sakit. Salah satunya, rencana membuat program health tourism atau kegiatan wisata kesehatan. ''Kami ingin orang yang berobat di rumah sakit, setelah berobat, bisa langsung berkeliling Kota Surabaya menikmati wisata yang ada. Seperti yang dilakukan Singapura,'' ujarnya. Untuk mewujudkan hal itu, lanjut dia, pihaknya akan bekerja sama dengan travel-travel. (ayu/c17/ayi)
BACA JUGA: Ribuan Penari Gandrung Merahkan Pantai Boom Banyuwangi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berdamai, Warga Dua Kampung di Lamteng Gunakan Ikat Kepala
Redaktur : Tim Redaksi