jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/4).
Rakornas bertajuk “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni", bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi potensi masalah sosial di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: Nilai-nilai Positif Lokal Bisa jadi Obat Konflik Pemilu
Kegiatan ini untuk mendorong seluruh elemen bangsa bersinergi dalam memantapkan kerukunan masyarakat, terutama menciptakan suasana yang damai, aman, dan harmoni dalam menghadapi Pemilu 2024.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, menghadapi Pemilu 2024, setiap elemen bangsa harus siap menyambut dan mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin akan terjadi.
BACA JUGA: Cara Dirjen Polpum Bahtiar Menyemangati Jajaran Kesbangpol se-Sumut, Tak Kenal Tanggal Merah
Ini termasuk dalam menjaga stabilitas ketahanan sosial yang merupakan salah satu unsur dalam ketahanan nasional.
Menurutnya, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Mengulas 4 Indikator Pemilu Sukses, Begini
“Permasalahan sosial kemasyarakatan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara juga berdampak pada dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Bahtiar.
Rakornas ini akan diisi oleh sejumlah narasumber dari kementerian maupun lembaga, serta dihadiri oleh peserta dari pemerintah pusat maupun daerah.
Pemilu 2024 dan Keadaran Bela Negara
Sebelumnya, saat membuka Webinar Mingguan Serial Dialog Pemilu 2024 Ditjen Polpum, Rabu (5/4), Bahtiar mengatakan, suksesnya gelaran Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi salah satu indikator perwujudan kesadaran bela negara.
Menurutnya, sebagai agenda negara, tahapan Pemilu kerap kali mengalami tantangan dan hambatan. Karena itu, kesadaran bela negara penting untuk ditumbuhkan.
“Di sini pentingnya kesadaran bela negara ditumbuhkan. Karena sekali hal-hal yang prinsipil dalam konstitusi diubah bisa memecah persatuan-kesatuan bangsa,” ujar Bahtiar.
Kesadaran bela negara, tambah Bahtiar, bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan hal tersebut aktif dalam pikiran-pikiran rakyat dan warga negara.
Ketika rakyat mencium potensi ancaman terhadap keberlangsungan negara dan demokrasi, maka secara alamiah rakyat akan bersama-sama melakukan pembelaan. Hal ini untuk memastikan sistem negara tetap berjalan baik.
Di lain sisi, Bahtiar mengatakan, tahapan Pemilu 2024 diyakini memiliki tantangan bagi para kontestan Pemilu.
Tantangan tersebut seperti upaya mencari dukungan dari masyarakat. Hal tersebut yang kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan berbagai cara, baik dalam konteks positif maupun negatif.
“Dalam konteks seperti itu, diperlukan kontrol dari masyarakat, pengawasan masyarakat. Namanya pengawasan masyarakat partisipatif. Bagaimana mencegah perilaku pemilih sesama warga negara maupun perilaku para kontestan itu yang merusak sistem demokrasi sendiri,” tambah Bahtiar. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu