Jelang Pemilu, Kementrian Strategis Jadi Sapi Perah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menempatkan kalangan profesional pada pos-pos  kementerian strategisPos-pos kementerian strategis itu, kata Priyo, antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama, harus diisi oleh profesional yang memahami persoalan.

"Jika tidak, pos-pos kementerian strategis tersebut akan menjadi “mesin ATM” atau sapi perah bagi partai politik menjelang Pemilu 2014 mendatang," tegas Priyo Budi Santoso, di DPR, Senayan Jakarta Jumat (11/3).

Menempatkan para orang yang tidak mengerti pada bidangnya, lanjut Priyo, jelas itu akan makin mempersulit kerja kabinet pada tigasetengah tahun ke depan

BACA JUGA: Marwan Effendy Ikut-Ikutan Membantah

"Jadi saran ini bukan soal apa-apa?, tapi jabatan-jabatan menteri itu harus orang yang paham betul dengan bidangnya,” imbuh Priyo.

Sementara Ketua DPP PDI-P, Maruarar Sirait menilai Presiden SBY hingga kini tidak memiliki ukuran yang jelas untuk menentukan menteri yang bakal di-reshuffleKondisi itu terjadi karena SBY tersandera parpol yang tergabung dalam koalisi hingga tidak bisa rasional konstitusional dalam mengurus pemerintahan.

“Menteri yang kinerjanya bagus, tapi partai mbalelo, apakah akan dicopot? Juga sebaliknya, kinerja menterinya kurang tapi partainya loyal, apakah akan dipertahankan? Ini semua tidak jelas," kata Maruarar.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh anggota Fraksi Hanura Akbar Faizal

BACA JUGA: Istana Desak Kedubes AS Beri Penjelasan

Menurut Akbar, kementerian strategis, terutama BUMN, memang harus diurus oleh kaum profesional yang mengerti persoalan, bukan oleh kader parpol sebagaimana yang dipraktekan oleh Orde Baru dan itu belum diluruskan oleh Presiden SBY.

“Kami berharap, kalau terjadi reshuffle terbatas, Presiden harus memperhatikan hal iniJika tidak, kesan  kementerian tersebut menjadi sapi perah atau mesin “ATM” semakin nyata,” katanya.

Soal Kementerian BUMN menjadi "ATM" juga dibenarkan oleh anggota Komisi VI DPR dari FPDI-P Syukur Nababan

BACA JUGA: Politik Kekerabatan Membajak Demokrasi

Menurut dia, itu salah satu peninggalan Orde Baru yang hingga saat ini belum bisa dirubah.

“Karena itu, Fraksi PDI-P saat ini tengah mempertimbangkan revisi UU BUMNAksi korporasi dan IPO seperti yang terjadi dengan PT Krakatau Steels (KS) dan Garuda Indonesia salah alasan revisi UU BUMN itu harus segera dilakukan karena secara institusi DPR punya tanggung jawab untuk meluruskannya.  Kami sepakat UU BUMN ini direvisi sehingga BUMN tidak menjadi sapi perah,” tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Sindir Keraguan SBY