JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Siti Zuhro menyebut fenomena "Banten" sebagai indikasi menguatnya politik kekerabatanMenurut dia, dalam konteks demokratisasi, gejala itu justru menjadi kendala dalam proses transformasi demokrasi prosedural ke demokrasi esensial.
Zuhro menyampaikan, demokrasi esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor
BACA JUGA: Gerindra Sindir Keraguan SBY
Dalam politik kekerabatan, yang terjadi justru sebaliknya."Artinya, aktor yang muncul dalam proses demokrasi ini berputar di sekitar itu-itu sajaBACA JUGA: Ratu Atut Lantik Ibu Tiri Jadi Wakil Bupati
Penulis buku Model Demokrasi Lokal itu menegaskan, pola politik kekerabatan sebenarnya telah membajak demokrasi.Para elite itu, kata Zuhro, "menunggangi" prinsip demokrasi yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau memilih
BACA JUGA: Imam Masjid Tilep Dana Money Politics
Padahal, mereka membajak demokrasi itu," kritiknya.Selain Banten, gambaran politik kekerabatan tersebut kental di Sulawesi SelatanDalam konteks yang sedikit berbeda, hal itu juga muncul di Bali"Mereka yang memang keturunan tertentu dan punya modal dianggap seperti keluarga Kennedy di ASTetapi, keluarga Kennedy kan tidak norak begitu," kata Zuhro.
Mengentalnya politik kekerabatan itu, lanjut Zuhro, dikhawatirkan membawa banyak efek negatifYang paling utama adalah menghambat semangat transparansi dan akuntabilitas"Politik kekerabatan ini memberi peluang menguatnya nepotisme, patron klien, patrimonalisme, dan sistem rekrutmen yang tidak transparan dengan berbagai turunannya," beber doktor ilmu politik dari Curtin University, Perth, Australia, itu.
Dia menegaskan, politik kekerabatan merupakan bahaya laten terhadap demokrasi"Maka, gejala ini harus terus-terusan kita kritisi," ujar ZuhroKunci untuk memangkas politik kekerabatan adalah berjalannya secara optimal mekanisme check balancesBukan saja antarlembaga daerah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatifMelainkan mencakup juga semua lembaga non-pemerintah di daerah"Pers lokal, LSM lokal, bagaimana peran mereka sebagai watch dog," katanya.
Zuhro menambahkan, parpol sebagai pilar utama demokrasi juga penting untuk dibenahiApalagi, rekrutmen kepemimpinan daerah dan nasional dimulai dari parpol"Bagaimanapun, aktor dan elite parpol ini mendinamisasi demokrasi melalui perilakunyaKalau perilakunya sudah bagus, kompatibel dengan demokrasi universal, demokrasi tidak akan dibajak lagi," tegas Zuhro(pri/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gugatan Pilkada Nias Utara-Nias Barat Ditolak
Redaktur : Tim Redaksi