jpnn.com - JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta mengingatkan publik untuk selalu kritis melihat tayangan berbagai program berita, talkshow dan iklan di televisi yang terkait dengan pemilihan presiden 2014.
Sebab, sebagian besar televisi yang bersiaran secara nasional dimiliki oleh pimpinan partai politik sehingga rawan disalahgunakan untuk kepentingan kandidat presiden yang didukungnya.
BACA JUGA: Inilah 35 Nama Caleg Terpilih dari Pulau Kalimantan
Ketua KPID DKI Jakarta Hamdani Masil mengatakan publik adalah pihak yang paling dirugikan jika televisi bersikap partisan atau menjadi corong kandidat tertentu.
Ia menegaskan, KPID DKI Jakarta tidak akan bosan berteriak meminta kepada para pemilik dan pemimpin stasiun televisi agar mereka mau menaati Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Isi Siaran sebagai dasar penyiaran program berita, talkshow dan iklan di televisi yang terkait dengan pilpres.
BACA JUGA: PPP Ragukan Hatta Bisa Angkat Suara Prabowo
"Untuk mengawasi penyiaran Pilpres, KPID DKI Jakarta melakukan pola kerjasama dengan KPUD, Bawaslu dan Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta secara bersamaan turut serta melakukan pengawasan penyiaran pilpres dengan tugas dan kewenangan masing-masing," kata Hamdani kepada wartawan, Rabu (14/5).
Ia menambahkan, kesepahaman bersama antara lembaga memberi porsi perhatian khusus berkenaan penyiaran pilpres. Hal itu didapatkan setelah KPID melakukan rapat koordinasi bersama KPUD, Bawaslu dan KIP belum lama ini.
BACA JUGA: Putra Syarief Hasan Bantah Catut Office boy Kantornya Jadi Dirut
Hamdani Masil meminta kepada segenap para stakeholder penyiaran dan lembaga-lembaga penyiaran serta pekerja media penyiaran sama-sama memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung terciptanya pemilu yang damai dan berkualitas. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Ingatkan Pendidikan Seks tak Pakai Bahasa Vulgar
Redaktur : Tim Redaksi