jpnn.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa hingga penyebaran informasi di media sosial yang meninggalkan nilai kesantunan budaya Melayu Riau, menjelang Pemilu 2019, dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan.
Untuk itu Pemuka Masyarakat Riau yang tergabung dalam Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) sebagai representatif dari masyarakat Riau ini menyatakan sikapnya menolak setiap gerapa yang mencederai nilai dan norma di Melayu Riau.
BACA JUGA: Pemerintah Tidak Akan Kalah Melawan Hoaks
"Menolak setiap gerakan, kegiatan atau tindakan dan perilaku dalam bentuk apapun yang akan mencederai sistem nilai dan marwah negeri Melayu Riau yang beradat di bawah payung kebhinnekaan bangsa dan Negara Kesatuan Repukbilk Indonesia dalam rangka pelaksanaan dan dinamika demokrasi yang damai, aman, santun dan toleran," kata Ketua Umum Bamus Kol. Inf (Pur) H. Agus Ramadhan dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/9).
Agus menegaskan pihaknya menolak setiap upaya membuat dan menyebarkan informasi-informasi yang mengandung unsur sara, fitnah dan penyesatan informasi yang bersifat provokatif menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat Riau.
BACA JUGA: Pemilu Malaysia: Najib Hajar Mahathir dengan UU Antihoaks
"Mengimbau kepada aparatur pemerintah di daerah Riau umumnya dan aparatur penegak hukum khususnya untuk menindak tegas oknum yang terbukti melakukan tindakan dan kegiatan yang merusak tatanan demokrasi dan nilai-nilai adat budaya Melayu Riau yang identik dengan Islam," kata Agus.
Sementara itu Ketua Umun PPMR, Nasrun Effendi PPMR juga memberikan imbauan kepada seluruh komponen masyarakat Riau untuk selalu berpikir jernih dalam mencermati kinerja pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak.
BACA JUGA: Seknas Jokowi Sebar 150 Relawan Antihoaks di Jakarta Timur
"Kekhawatiran kami akan terganggunya suasana yang kondusif jelang Pilpres dan Pileg 2019 nanti, karena memang sempat terjadi beberapa kejadian- kejadian seperti persekusi, demonstrasi, dan tersebarnya berita hoaks di media sosial," paparnya.
Dia juga mengimbau kepada penyelenggara pemilu 2019 beserta jajarannya untuk meningkatkan sinergisitas dalam mewujudkan pelaksanaan pileg dan plipres yang damai, aman dan santun sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Hal senada disampaikan Saeful Bahri, pemerhati sosial budaya masyarakat Riau yang juga Caleg DPR RI nomor urut 3 di dapil Riau II.
Dia mendukung seluruh poin yang disampaikan para pemuka masyarakat Riau yang tergabung dalam Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR).
"Rakyat Melayu yang berada di bawah payung dan panji nilai-nilai budaya melayu harus melihat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres ini harus dijadikan sebagai ajang kontestasi demokrasi 5 tahunan," katanya.
Menurutnya, seluruh rakyat mempunyai kesempatan untuk menentukan dan menyalurkan hak politiknya dalam mencari pemimpin, mulai dari tingkat nasional sampai daerah.
"Dan sama-sama menjaga jangan sampai pesta demokrasi ini terjebak pada terciptanya perpecahan di tingkat masyarakat yang dapat membahayakan tegaknya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
H. Hotman Manurung, salah satu tokoh di Riau yang juga kader PDI Perjuangan berpandangan yang sama dengan PPMR.
Menurutnya, sebagai organisasi yang menampung persebatian para tokoh Masyarakat di Riau, sudah seharusnya mengeluarkan sikap dan imbauan kepada masyarakat.
Hal ini guna ikut menjaga ketentraman dan tidak ada lagi gerakan-gerakan yang memicu kepada perpecahan umat.
"PPMR sebagai ormas yang mempunyai pengaruh dalam tindak perilaku masyarakat di Riau, sudah tepat menerbitkan pernyataan sikap dan imbauan guna menjaga keteduhan masyarakat d tahun politik menjelang pelaksanaan pileg dan pilpres. Kami dukung penuh," katanya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, Sebar Hoaks Berarti Anti-NKRI
Redaktur & Reporter : Natalia