Jelang Ramadhan, Kapolri Janji Tak Biarkan Aksi Sweeping

JAKARTA - Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri memberi garansi bahwa di hari-hari menjelang bulan Ramadhan ini, tidak akan membiarkan ormas yang mengatasnamakan agama tertentu melakukan aksi sweeping ataupun tindakan kekerasan lainnyaMabes Polri tidak ingin aksi ormas justru mengganggu ketentraman masyarakat.

Hal itu merupakan kesimpulan pertemuan antara Kapolri dengan sejumlah aktivis kemanusiaan lintas organisasi di Mabes Polri, Rabu (14/7) sore

BACA JUGA: Petinggi FPI Temui Anak Buah Mendagri

"Kapolri memberikan jaminan kepada kami, menjelang Bulan Ramadhan ini tidak ada orang yang dibiarkan melakukan sweeping, tidak ada yang melakukan kekerasan atas nama agama," ujar Koordinator Program The Wahid Institute, usai pertemuan dengan Kapolri

Menurut Rumadi, pertemuan dengan Kapolri itu memang dimaksudkan untuk menekan jumlah aksi kekerasan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama

BACA JUGA: Korsel Dukung Reformasi Birokrasi

Terlebih lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi kekerasan itu banyak terjadi menjelang bulan Ramadhan oleh ormas tertentu.

"Kapolri positif menyambut bahwa kekerasan di negeri ini harus segera dihentikan, tidak boleh ada kekerasan kepada siapapun, oleh siapapun dan atas nama apapun," tambahnya.

Karenanya, tambah Rumadi, sebagai jaminan bahwa aksi sweeping tidak akan ditoleransi maka Kapolri berjanji akan bertindak tegas terhadap anak buahnya yang terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan"Beliau (Kapolri) menjamin bahwa kalau ada Kapolres yang tidak bertindak tegas bila terjadi kekerasan, maka Kapolres itu bisa dicopot," imbuh Rumadi.

Pertemuan itu sendiri juga membahas sejumlah isu kekerasan  yang terjadi baru-baru ini, seperti penganiayaan terhadap paktivis Indonesian Coruption Watch (ICW) Tama S Langkun serta pelemparan bom molotov ke kantor Tempo.

Koordinator KontraS, Usman Hamid yang juga hadir pada pertemuan dengan Kapolri itu menambahkan, tindakan kekerasan terhadap  Tama maupun Tempo jelas merupakan perbuatan yang yang tidak mengindahkan norma-norma hukum maupun keharmonisan dalam kehidupan

BACA JUGA: KPK Didesak Usut Korupsi Istana

"Tindakan-tindakan sepihak itu mengancam sendi-sendi kehidupan bersama kita yang majemuk," tambah Usman Hamid.(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Geledah Rumah Walikota Tomohon