jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet makin menguat. Namun, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung, menganggap reshuffle adalah hak preogratif presiden untuk melakukannya atau tidak.
“PDIP tidak suka mendorong-dorong,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/5).
BACA JUGA: Dialog dengan Buruh, Menko PMK Ingatkan Hak-Hak Pekerja Wanita
Meskipun demikian, PDIP melakukan pencermatan terhadap kinerja para menteri kabinet kerja. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu mengakui mendapat banyak keluhan dari rakyat terhadap gejolak ekonomi yang tentu mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Menurut Hasto kepuasan publik menurun akibat tidak stabilnya ekonomi terhadap rakyat. Presiden tentu melakukan evaluasi dan mengambil langkah memperbaiki kinerja kementerian di bidang ekonomi.
BACA JUGA: Ingatkan Ferry Siapkan Payung Hukum Sertifikat Lahan Masyarakat Adat
Langkah itu bisa melalui reshuffle atau memprioritaskan program-program dengan menghilangkan ego sektoral. “Itu hak presiden sepenuhnya,” ucap Hasto.
Seandainya tidak ada perombakan, Hasto ingin para menteri mengevaluasi dirinya masing-masing. Jika tidak bisa mewujudkan apa yang dikehendaki Jokowi dalam Nawacitanya, Hasto meminta para menteri tersebut mengatakan dengan jujur ke Jokowi.
BACA JUGA: Gara-gara Ini Cicih Terjerat Hukuman Mati di Abu Dhabi
Meskipun demikian, PDIP telah menyiapkan sejumlah kader yang dimungkinkan mengganti para menteri apabila ada perombakan. “Sebagai, parpol kami siapkan kader untuk pemimpin di jabatan strategis,” katanya. (Desyinta N/dio)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabareskrim Akui Ada Anak Buah Minta Rp 5 M ke Bandar Narkoba
Redaktur : Tim Redaksi