jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berharap tidak ada pengerahan massa saat berlangsungnya sidang hasil sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah, kata dia, bakal mengupayakan pencegahan massa menjelang sidang awal sengketa Pilpres 2019.
BACA JUGA: Gelar Halalbihalal, Begini Ajakan Menteri Nasir
"Kami mencoba untuk melakukan suatu pencegahan pengaliran massa ke Jakarta, itu juga kami lakukan dalam rangka pengamanan Jakarta, ya. Itu terus menerus, ya," kata Wiranto ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6).
Baca: Kunjungan AHY dan Ibas ke Megawati Dinilai Hanya Ingin Menyelamatkan Partai
BACA JUGA: Ustaz Lancip Dipanggil Polisi karena Ceramah Kerusuhan 22 Mei
Wiranto berharap, kontestan Pilpres 2019 tidak melakukan pengerahan massa di saat proses sidang sengketa tengah berlangsung. Dia meminta kontestan Pilpres 2019 mempercayai proses hukum yang berjalan di MK.
"Janganlah dilakukan, karena kan proses hukum sedang berjalan, proses yang sangat elegan, bermartabat, terhormat. Biar saja berjalan dulu," ungkap dia.
BACA JUGA: Menhub Beberkan Evaluasi Angkutan Lebaran 2019
Di sisi lain, kata Wiranto, sistem pengamanan di area kantor MK telah diperketat meski sudah dikeluarkan himbauan tidak mengerahkan massa. TNI dan Polri tetap siaga untuk mengamankan segala potensi gangguan dalam sidang sengketa Pilpres 2019.
Baca: Suami Ungkap Kondisi Terkini Dewi Perssik
"Tetap, aparat kemanan kami siapkan, ya, untuk melakukan kesiagaan penuh, untuk menjaga keamanan ibu kota dan kota-kota lain yang ada indikasi pengerahan massa," ujar mantan Panglima ABRI ini.
Sebagai informasi, sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 bakal berlangsung 14 Juni 2019. Sedianya sidang berlangsung hingga 28 Juni 2019.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertemuan Megawati-Tommy Winata Dikaitkan Reklamasi Teluk Benoa
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan