Jemaah Sengsara, Dirjen Haji Diminta Mundur

Rabu, 18 November 2009 – 17:26 WIB

JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kembali mendapat sorotanMeski sudah bertahun-tahun Direktorat Jendral Haji Departemen Agama menangani pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah asal Indonesia, namun selalu saja ada persoalan yang tak beranjak dari pemyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya

BACA JUGA: EE Mangindaan-Taufik Effendi Ibarat Ali Bin Ali



Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, M Oheo Sinapoy, menyatakan bahwa dari sisi pertanggungjawaban struktural dan manejemen, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tidak beresnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2009 ini adalah Direktur Jendral (Dirjen) Haji Departemen Agama yang saat ini dijabat H
Slamet Riyanto

BACA JUGA: Mangindaan Akui Ada Mafia CPNS Gentayangan

"Dirjen Haji itu (Slamet Riyanto) sudah 4 tahun memegang jabatan tersebut, tapi soal pemondokan, katering, transportasi kesehatan, pengorganisasian masih saja tidak beres dan menyengsarakan seluruh jamaah haji Indonesia
Untuk itu, kita mendesak agar Slamet Riyanto bertanggung jawab atas kekacauan ini dan mundur dari jabatannya," kata Oheo Sinapoy, didampingi tim pengawas lainnya M Arwani dan Iskan Qolba, di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu (18/11).

Oheo menambahkan, Tim Pengawas Haji Tahap I Komisi VIII DPR perlu mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam musim haji tahun ini

BACA JUGA: Jadi Tersangka, Anggodo Belum Ditahan

"Kekacauan ini akan diusut melalui Pansus angket haji sesuai UU No.13/1999 tentang haji,” imbuhnya.

Oheo menjelaskan, tim haji menilai selama 14 hari di Saudi, pemondokan haji masih banyak masalah antara lain soal satu kamar mandi untuk 25 orangAkibatnya, ada kejadian-kejadian yang tak semestinya"Ada jamaah haji tua ngompol di jalanan karena antrian terlalu lama, jamaah haji melahirkan, banyak yang sudah pikun, transportasi yang terlambat, terbatasnya air di pemondokan dan lain-lain," bebernya.

Oleh sebab itu, DPR harus segera memanggil Menag RI Suryadharma Ali dan Garuda  Indonesia untuk melakukan evaluasi, agar pelaksanaan ibadah haji ini berpihak kepada jamaah.

Sementara anggota Tim Pengawas Haji lainnya, Iskan Qolba Lubis, menegaskan bahwa di masa mendatang panitia haji harus diisi orang-orang yang sudah ahliMisalnya soal pemondokan, transportasi dan catering, tidak bisa ditangani orang-orang dari kalangan ahli fikih ataupun ushuluddin, teapi harus tenaga professional yang mengetahui soal transportasi, pemondokan dan cateringKalau mau professional, Iskan menyarakan hal itu ditangani sebuah perusahaan yang mengetahui soal gizi dan kebutuhan makanan yang dibutuhkan jamaah selama haji.

Dipaparkannya, selama ini harga makan setiap porsi 6 real tentu dengan gizi rendah, bahkan ada yang dibuang oleh jamaahPadahal, kalau mau ditingkatkan lebih baik lagi bisaPersoalannya, menurut Iskan, Menag selama ini tidak pernah jujur soal anggaran"Karena itu BPK atau KPK bisa mengaudit dana pelaksanaan ibadah haji iniJuga pemondokan sekitar 77 lebih belum ada tasrikh (sertifikat kelayakan)-nyaMestinya tasrikh itu sudah lengkap sebelum jamaah haji datang ke tanah suci,” ulasnya.(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Komisi II Tolak Kenaikan Gaji


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler