jpnn.com - SENTUL - Panglima TNI Jenderal Moeldoko enggan membahas mengenai bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas nama Prabowo Subianto yang diduga dilakukan di dalam internal TNI. Moeldoko lebih memilih menghindari media massa saat ditanya dugaan ada yang sengaja membocorkan surat rahasia tersebut.
"Saya enggak mau menjawab dan membahas soal itu," ujar Moeldoko usai menghadiri acara pengukuhan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai guru besar di Sentul, Bogor, Kamis malam (12/6).
BACA JUGA: Gaji TNI dan Polri Juga Naik
Surat yang disebut sebagai keputusan DKP itu telah beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Surat berklasifikasi rahasia tersebut ditandatangani para petinggi TNI saat itu, antara lain Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fahrul Razi, dan Yusuf Kartanegara.
Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.
BACA JUGA: Anak dan Adiknya Terseret Kasus Videotron, Syarief Hasan: Tangkap Saja
Atas beredarnya surat itu, TNI sudah diminta untuk melakukan evaluasi. Namun, lagi-lagi Moeldoko pun enggan menjawab pertanyaan seputar evaluasi itu.
"Pokoknya saya enggak mau jawab kalau soal itu," tandas Moeldoko.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Blusukan di Pasar Banjar, Jokowi Dielu-elukan Pedagang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timses Pastikan Jokowi Siap Hadapi Prabowo Sendirian
Redaktur : Tim Redaksi