jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian optimistis 11 program prioritas dan 10 komitmen yang dijanjikan saat fit and proper test sebagai calon kapolri dua bulan lalu, bisa terwujud sesuai target.
Ini disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (5/9).
BACA JUGA: Ahli Patologi Australia Curiga Mirna Tewas Bukan karena Sianida
Bahkan, mantan Kepala BNPT itu langsung memaparkan progres dari program dan komitmennya tersebut.
"Saat ini kita masih memasuki tahap 100 hari. Hasil evaluasi tahap 100 hari ini dari tanggal 25 Juli - 25 Agustus. Ini baru dua bulan yang rencana 3 bulan. Rata-rata proses pencapaian kegiatan sebanyak 30,79 persen. Jadi mulai program satu sampai 10 itu mencapai berkisar antara 27-38 persen," kata Tito di Komisi III.
BACA JUGA: Ahok Minta Jaksa KPK Cermati Kebijakan Foke
Ia menjelaskan visi dan misinya ketika diuji oleh Komisi III ada 11 program prioritas. Dia menyebut dengan istilah promoter (professional, modern, terpercaya).
Pelaksanaan program dibagi tiga tahapan, yakni tahap I (100 hari pertama), tahap II (November 2016 - Desember 2019) dan tahap III (Januari 2020 - Desember 2021).
BACA JUGA: Hasil Tes CPNS Bidan PTT Terkatung-Katung, Dua Kementerian Ini Saling Lempar
"Saat ini sedang tahap 100 hari dan tujuan program promoter ini ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dengan mewujudkan polisi yang lebih profesional dan modern, itu yang disebut promoter," jelas Tito.
Menurut mantan Kapolda Papua itu, ada beberapa program yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi comandder wish secara berjenjang ke bawah, pelayanan publik yang berbasis teknologi, pelayanan integrasi berbasi IT, kentongan online berbasis Android, hingga panic bottom.
"Selain itu, ada juga 8 standar pendidikan Polri yang sudah kita susun, Santoso juga menjadi salah satu program quick wins dan itu sudah berhasil kita netralisir. Artinya, sudah tewas tertembak dalam penyerapan di Poso dan itu yang menjadi target yang utama," papar Tito.
Di samping itu, pembentukan Polda Sulbar, peningkatan tipologi Polda Sulawesi Utara dan Kalbar yang sudah diresmikan serta pengusulan beberapa Polda baru seperti Kaltara sekaligus peningkatan Polda Lampung, Riau dan Kepulauan Riau yang dalam proses.
Terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di internal Polri, saat ini sedang disusun Perkap tentang laporan LHKPN Kepemilikan Barang Merah, pengendalian gratifikasi, dan usaha bisnis sebagian pegawai negeri pada Polri, aplikasi wistleblower system.
"Kemudian edaran Kapolri tentang pola hidup sederhana," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... La Nyalla Didakwa Korupsi, Beginilah Caranya Menilap Uang
Redaktur : Tim Redaksi