jpnn.com - JAKARTA - Pengajar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran, Muradi menilai penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi merupakan bagian dari praktik politik yang tidak etis dan cenderung brutal. Sebab, langkah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dilakukan saat petinggi kepolisian itu mulai menjalani proses fit and proper test sebagai calon Kapolri.
“KPK tengah berjudi dan memertaruhkan reputasinya dengan menjadikan BG tersangka. Jika KPK ingin menegakkan aturan dan BG dianggap berkasus, harusnya dituntaskan saat isu rekening gendut bergulir. Atau setidaknya ketika KPK menganggap BG bermasalah, saat pengajuan nama BG menjadi calon menteri Oktober 2014 lalu,” katanya, Selasa (13/1).
BACA JUGA: Harapkan Kasus Budi Gunawan Tak Bebani Polri
Muradi menilai kondisi saat ini dapat menjadi bola liar dan dimanfaatkan oleh sekelompok anggota DPR untuk menekan Presiden Joko Widodo agar mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Selain itu, kalaupun proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan tetap dilanjutkan maka dikhawatirkan akan menjadi ajang politik transaksi untuk kepentingan koalisi partai maupun pribadi dari anggota DPR tertentu.
“Saya meyakini DPR akan menjadikan kasus ini untuk menekan dan mendikte presiden agar ikut dalam skema politik yang mereka inginkan. Baik pengajuan nama baru ataupun melanjutkan uji kelayakan pada BG,” katanya.
BACA JUGA: Disangka Korupsi, Budi Gunawan Dilarang ke Luar Negeri
Menurut Muradi, kemungkinan ada tiga aktor kepentingan di balik penetapan BG sebagai tersangka. Yaitu, kepentingan publik yang terepresentasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Kemudian kepentingan dan manuver internal Polri yang menggunakan tangan pemain politik agar memiliki peluang untuk diusulkan sebagai calon Kapolri.
“Kemungkinan ketiga, kepentingan internal KPK sendiri untuk memanfaatkan momentum tetap dipercaya publik. Dari tiga kemungkinan tersebut pada akhirnya membentuk ikatan kepentingan bersama untuk menjegal calon yang diajukan Presiden dengan menjadikannya sebagai tersangka,” katanya.
BACA JUGA: Pengamat Sarankan Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan
Meski begitu Muradi belum berani memprediksi apakah pada akhirnya Presiden Jokowi akan menarik nama Budi Gunawan dan menggantikannya dengan calon lain. Jokowi, kata Muradi, tentu akan melihat sejauh mana dinamika yang ada bergulir.
“Jokowi akan cenderung menunggu dan melihat realitas politik saat ini. Dengan kata lain, akan menunggu perkembangan sambil menyiapkan kemungkinann DPR benar-benar menolak melanjutkan uji kelayakan untuk pencalonan BG sebagai Kapolri,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Budi Gunawan Bukti Jokowi Tidak Mampu Pilih Orang Bersih
Redaktur : Tim Redaksi