jpnn.com - Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi internasional (8/11) Presiden Jokowi menerima hadiah istimewa dari petani Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berupa tiga ton jeruk hasil panen yang dikemas dalam 200 kotak dan dikirim langsung ke Istana Negara.
Jokowi menerima langsung kiriman itu dan menemui para petani perwakilan yang ikut mengawal truk sampai ke Jakarta.
BACA JUGA: Warganya Kirim Jeruk ke Jokowi, Bupati Karo: Bukan Protes, Mereka Begitu Cinta...
Prosesi pengiriman jeruk itu cukup meriah. Sejumlah warga berpakaian adat menari melepas truk pengirim jeruk tersebut (3/12).
Infrastruktur desa yang rusak parah tak menyurutkan niat untuk mengirim oleh-oleh kepada Presiden. Beberapa kali truk yang mengantarkan oleh-oleh jeruk itu hampir terguling karena akses jalan yang rusak parah.
BACA JUGA: Hari Antikorupsi, Jokowi Puji Penanganan Kasus Jiwasraya dan ASABRI
Oleh-oleh tersebut diberikan untuk Presiden Jokowi atas hasil panen masyarakat Liang Melas. Selain itu warga juga mengundang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke desa mereka, untuk melihat jalan utama desa yang sangat rusak parah.
Sudah 25 tahun jalan desa itu rusak parah dan tidak ada perbaikan. Hasil panen sering sekali gagal untuk dikirim ke luar daerah, sebab kendaraan pengangkut tidak mampu melintasi jalan yang rusak dan berlumpur, terlebih jika musim penghujan seperti saat ini.
BACA JUGA: Di Kantor KPK, Jokowi Singgung Langkah Kejaksaan Menuntut Hukuman Mati
Truk sering terguling akibat jalan yang rusak, sehingga sayur dan buah hasil panen warga menjadi rusak dan mengakibatkan kerugian terhadap petani. Sudah puluhan tahun warga kesulitan untuk mengirimkan hasil panen ke daerah.
Para warga desa itu kelihatannya tulus dengan permohonannya itu. Tidak ada maksud menyindir, apalagi melakukan demo terselubung. Cara kreatif yang dilakukan oleh para petani ini biasanya efektif, karena viral di media sosial. Kalau sudah viral, biasanya Jokowi akan cepat bertindak.
Hal yang sama terjadi pada peternak ayam di Blitar yang September lalu melakukan demo karena harga pakan ayam yang mahal. Pedemo sempat diperiksa oleh polisi, dan kemudian beritanya menjadi viral. Hikmahnya, para peternak itu pun diundang oleh Jokowi ke Istana, kemudian peternak itu mendapat kiriman 20 jagung kualitas premium.
Kali ini kiriman tiga ton jeruk dari Karo itu menjadi sorotan, karena bertepatan dengan hari antikorupsi. Jokowi menghadiri acara di KPK dan dalam pidatonya mengakui bahwa indeks korupsi Indonesia masih payah, ada di urutan 132 sejajar dengan negara miskin Gambia di Afrika.
Hadiah jeruk disorot karena dianggap sebagai gratifikasi. Tidak diketahui berapa nilai jeruk tiga ton dan biaya pengiriman dari Karo ke Jakarta. Namun, sudah hamoir pasti nilainya melebihi standar gratifikasi. Biasanya Jokowi mengembalikan hadiah yang berbau gratifikasi, tetapi kali ini tidak.
Istana cepat melakukan klarifikasi. Pernyataan resmi Istana menyatakan bahwa Jokowi sudah membayar jeruk tersebut.
"Presiden menyerahkan sendiri pembayaran jeruk tersebut di dalam goodybag. Beliau bilang (sebagai) gantinya. Dapat dilihat sendiri, silakan dicek di videonya.’’ Begitu pernyataan Istana.
Kata pernyataan itu, Presiden Jokowi akan taat melapor jika barang yang diterimanya merupakan bentuk gratifikasi. Jokowi misalnya pernah melapor ke KPK saat mendapat gitar dari grup band Metallica pada 2013.
"Namun, ini kan pemberian dari rakyat kecil, petani, yang sangat mencintai beliau. Tentu lebih elok dibayar saja, dibeli saja, ketimbang dibawa-bawa ke KPK. Nanti, petani sedih. Ada kepantasanlah dalam bernegara.’’ Begitu kata Istana.
Bukan kali ini saja ada hadiah dari rakyat untuk Jokowi. Warga Sumba, NTT pada Juli 2017 mengirim hadiah dua ekor kuda jenis Sandalwood kepada Presiden Jokowi. Nilai dua kuda ini ditaksir sekitar Rp 70 juta. Jokowi menyerahkan dua kuda itu kepada KPK karena menganggapnya sebagai gratifikasi.
Ketika itu Istana tidak menyebut kemungkinan rakyat Sumba sedih karena hadiahnya kepada presiden diserahkan ke KPK. Rakyat Sumba itu adalah rakyat kecil peternak kuda yang sangat mencintai Jokowi. Namun, kala itu perlakuan yang diterima warga Sumba beda dengan perlakuan terhadap petani dari Karo.
KPK menyoroti kasus jeruk dengan mengingatkan Presiden Jokowi untuk menolak pemberian gratifikasi itu. Hal tersebut berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak.
Objek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi atau jika tidak dapat ditolak maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. Sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK. Begitu pernyataan KPK.
KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, khususnya presiden untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perlakuan terhadap gratifikasi harusnya konsisten sepanjang waktu, tidak kondisional karena keadaan atau karena rasa kasihan. Sepanjang kariernya Jokowi menerima sejumlah gratifikasi seharga ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Jokowi lalu menyerahkannya ke KPK untuk menjadi milik negara.
Pada 2016, Jokowi menerima paket hadiah dari sebuah perusahaan di Rusia. Paket itu ditujukan ke Jokowi melalui PT Pertamina. Ada tiga paket yang diterima Jokowi dalam waktu yang tidak bersamaan. Satu paket berisi lukisan, kemudian paket lainnya berisi tea set dan berupa plakat.
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2014 Jokowi pernah diberi kacamata Hawker oleh pembalap MotoGP Jorge Lorenzo setelah bersepeda dari rumah dinasnya ke Balai Kota DKI. Harga kacamata itu sekitar 30 Euro atau sekitar Rp 480 ribu.
Setahun sebelumnya, Jokowi menerima hadiah gitar bas dari personel band rock Metallica, Robert Trujillo. Setelah diteliti KPK, gitar seharga Rp 8 juta itu dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gitar bas itu pun diserahkan ke KPK.
Peringkat Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) masih memprihatinkan. Dari 180 negara Indonesia berada di urutan ke 102, sejajar dengan Gambia, negara miskin di Afrika.
Indeks persepsi ini diambil berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan para ahli dan pebisnis.
Skala penilaian yang digunakan ialah 0 (sangat korup), hingga 100 (sangat bersih). Data dari Tranparansi Internasional menunjukkan Indonesia hanya mendapatkan skor 37 bersama Gambia yang juga menempati peringkat 102.
Di bawah Indonesia, ada Thailand dan Vietnam yang sama-sama memiliki peringkat 104. Kedua negara mendapatkan skor 36. Selandia Baru dan Denmark menjadi negara yang mendapatkan peringkat tertinggi. Keduanya sama-sama menduduki peringkat satu dengan skor yang sama, yakni 88.
Lalu ada empat negara yang menduduki peringkat ketiga, yakni Finlandia, Swiss, Singapura, dan Swedia. Keempat negara sama-sama memiliki skor 85. China menempati peringkat ke 78 sebagai negara yang bersih dari korupsi skor 42.
Laporan CPI pada 2020 ini berfokus pada pengaruh korupsi terhadap respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Data ini membandingkan performa negara dengan investasi yang dilakukan di sektor kesehatan, dan bagaimana norma demokrasi dan institusi di sana melemah kala pandemi.
Laporan CPI diambil berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi korupsi di negaranya. Laporan ini tidak menunjukkan kondisi korupsi aktual di satu negara. Kalau kondisi aktual korupsi Indonesia disurvei, bisa-bisa posisi Indonesia lebih jeblok dari peringkat 102. (*)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Adek
Reporter : Cak Abror