jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow menilai pemberitaan yang menyebut seolah-olah data pemilih diretas, kurang tepat. Pasalnya, data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini merupakan data terbuka.
"Itu data publik. Jadi tak perlu diretas jika ingin mendapatkan datanya. Sebagai data terbuka, siapapun bisa saja mengaksesnya. Karena itu, cerita tentang data yang dibobol sebetulnya agak kurang pas," ujar Jeirry dalam pesan tertulis, Jumat (22/5).
BACA JUGA: Respons Kemendagri Atas Dugaan Bocornya 2,3 Juta Data Data Pemilih
Menurut Jeirry, data pemilih yang terbuka merupakan bagian dari konsekuensi sebuah negara menganut demokrasi terbuka.
Selain itu, data pemilih juga bisa diperoleh dengan mudah dari lembaga negara lain selain KPU. Seperti Kemendagri dan sejumlah lembaga lain.
"Era terbuka seperti sekarang memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi harus transparan dalam menjalankan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data. Di sisi lain ada saja orang yang akan memanfaatkan data untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan," ucapnya.
BACA JUGA: 2,3 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Respons KPU
Jeirry lebih lanjut mengatakan, transparansi merupakan salah satu prinsip demokrasi yang penting. Jadi, tak mungkin diabaikan.
Baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi, juga ditentukan dari sejauh mana lembaga itu terbuka dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada.
BACA JUGA: Jenazah Pria Tergeletak di Jalan Hampir 30 Jam, Warga tak Berani Menyentuh
"Soal data KPU ini memang dilematis juga. Jika ditutup karena alasan potensi kejahatan, akan repot juga. Faktanya, data pemilih tak pernah bisa baik sejak pemilu pertama pascareformasi digelar," katanya.
Menurut Jeirry, jika data pemilih dilakukan tertutup, maka sudah pasti tak bisa dikontrol publik. Dengan demikian, potensi orang kehilangan hak pilih makin besar.
"Saya kira dalam hal ini perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci. Data awal memang dari pemerintah melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil)," katanya.
Jeirry juga menilai dalam hal ini perbaikan dan profesionlaitas KPU perlu untuk terus ditingkatkan. Terutama terkait pemutahiran data pemilih, merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih.
"Artinya, jika kedua lembaga tersebut mampu memberikan jaminan data yang benar dan valid, sehingga pemilih tak khawatir kehilangan hak pilih, maka ketertutupan data tak akan dipersoalkan," ucapnya.
Jeirry berharap berita soal dugaan data pemilih dibobol jangan sampai menjadi alibi untuk KPU dan pemerintah bekerja tertutup.
"Solusinya ada di pengelolaan data dan mekanisme keterbukaannya. Kemudian, perbaikan dan peningkatan kinerja agar bisa meningkatkan kepercayaan publik," kata Jeirry lagi.
"Memang harus diatur juga secara tegas, orang yang menggunakan data untuk kepentingan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya. Supaya ada efek jera."
Sebelumnya, dugaan data pemilih diretas muncul setelah akun Twitter @underthebreach berkicau tentang dugaan kebocoran data 2,3 juta pemilih.
"Actor leaks information on 2,300,000 Indonesian citizens. data includes names, addresses, ID numbers, birth dates, and more. Appears to date back to 2013. Actor claims he will leak 200,000,000 additional citizens information soon," kicau akun @underthebreach, Kamis (21/5) kemarin.
(Aktor membocorkan informasi tentang 2.300.000 warga Indonesia. data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan banyak lagi. Muncul tanggal kembali ke 2013. Aktor mengklaim dia akan membocorkan 200.000.000 informasi warga tambahan segera).
Dalam kicauannya akun tersebut menyertakan tiga tangkapan layar. Masing-masing forum di dark web, DPT KPU dan folder nama-nama kota di Jawa Tengah.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang