jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rangkaian debat publik calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Januari 2019 mendatang.
Anggota DPD Fahira Idris mengatakan salah satu agenda wajib dari tahapan Pilpres 2019 adalah debat publik. Debat publik bagi KPU, menurut Fahira, adalah ajang sosialisasi guna menggerakkan hati rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya. Sedangkan bagi kedua pasang calon (paslon), debat publik adalah kesempatan emas untuk meyakinkan publik bahwa merekalah yang paling layak dipilih untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.
BACA JUGA: Pangi: Jokowi Ikut Menari Mendengar Genderang Perang Prabowo
“Saya meyakini, jika debat publik capres bermutu dan berkualitas baik dari sisi teknis maupun substansi, akan mampu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019," kata Fahira, Kamis (3/1).
Karena itu, Fahira menegaskan, semua sisi yang disajikan dalam debat harus bermutu dan berkualitas. Mulai dari format debat, kedalaman materi dan pertanyaan, dan kemampuan kedua pasang calon mengomunikasikan visi misi dan menjawab berbagai pertanyaan.
BACA JUGA: Jika Ahok Dukung PDIP dan Jokowi, Adi: Itu Cukup Sensitif
Fahira mengungkapkan, secara sederhana saat ini ada tiga tipikal pemilih. Pertama, kata Fahira, mereka yang sudah pasti menunaikan hak pilihnya dan telah menentukan paslon yang akan dicoblos.
Kedua, lanjut dia, mereka yang berniat menunaikan hak pilih tetapi belum menentukan paslon atau yang sudah memiliki pilihan, tapi masih mempertimbangkan beberapa hal atau calon pemilih tidak loyal atau swing voters.
BACA JUGA: Dua Kubu di Pilpres tak Berani Rangkul Ahok, kok Bisa?
Ketiga, tambah Fahira, mereka yang sudah memutuskan tidak akan menunaikan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Menurut Fahira, jika tema, materi yang disajikan tajam, mendalam, dan menyentuh persoalan rakyat, ditambah kemampuan mumpuni kedua paslon menyelami persoalan serta memberikan jawaban yang bernas dan solutif, kemungkinan besar bisa membuat mereka yang sudah menentukan sikap tidak akan mencoblos, mengubah pandangan dan memutuskan untuk ke TPS menunaikan hak pilihnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, capres dan cawapres yang mampu tampil prima dalam debat sangat mungkin mampu meraup suara swing voters yang berdasarkan beberapa survei persentasenya sangat signifikan dari total jumlah pemilih.
Makanya, kata Fahira, debat pilpres nanti harus didesain sedemikian rupa. Supaya menyentuh semua persoalan pelik yang sehari-hari dihadapi rakyat dan memaksa paslon memberikan jawaban yang bernas, dapat dipercaya, dan solutif.
"Saya berharap sebagai penyelenggara, KPU tidak hanya menjadikan debat publik ini sebagai pendidikan politik, tetapi juga memanfaatkannya untuk mendongkrak tingkat partisipasi Pemilu 2019,” katanya.
Sekadar informasi, pada Pileg 2014, tingkat partisipasi pemilih berada di angka 75,11 persen. Sedangkan untuk Pilpres 2014 hanya berada di angka 70 persen. Sementara, Pemilu 2019 ini, KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selempang Bobotoh Jokowi untuk Abah Berbalas Bola KMA
Redaktur & Reporter : Boy