jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra diminta tetap menjaga kepercayaan pemilihnya agar menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Sebab, apabila Gerindra masuk dalam pusaran kekuasaan, maka hal itu akan mengecewakan pemilihnya. Kemudian, Jokowi kemungkinan akan sulit dikontrol selama menjabat sampai 2024.
Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan, Prabowo harusnya menyadari di Pilpres 2019 lalu ada 68 juta pemilih yang berharap mantan Danjen Kopassus itu menjadi presiden. Angka itu sekurang-kurangnya tidak menyukai pemerintahan Jokowi selama periode pertama.
BACA JUGA: Sulit Membayangkan Partai Gerindra Memuji Presiden Jokowi Setiap Hari
"Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Karena pendukungnya banyak yang menginginkan Gerindra berada di luar kekuasaan. Menjadi oposisi sama-sama terhormatnya dengan berkuasa. Bahkan menjadi oposisi lebih terhormat. Karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah," kata Ujang kepada JPNN.com, Sabtu (12/10).
Oleh karena itu, Ujang menganggap ketua umum Partai Gerindra kurang etis bergabung bersama Jokowi di pemerintahan. Namun, Ujang menganggap dalam politik, manuver Prabowo itu hanya bagian dari mendapatkan kekuasaan.
BACA JUGA: Gerindra Mendapat Jatah Menteri? Santai Saja Bro
"Jadi masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi sebagai bagian dari ingin merapat atau mendapat bagian kekuasaan. Itulah politik, sifatnya cair, dinamis dan kompromistis. Dulu lawan, sekarang kawan. Begitu juga sebaliknya. Karena koalisi yang dibangun bukan berbasis dan berdasar ideologi, maka koalisi akan mudah pecah," jelas Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, idealnya negara membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh dalam mengawasi pemerintah. Yang mengkhawatirkan apabila Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah, maka kontrol terhadap Jokowi - Ma'ruf berkurang sehingga kewenangan cenderung disalahgunakan.
BACA JUGA: Jokowi Didorong Segera Terbitkan Perppu KPK
"Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. But absolute power, corrupt absolutely. Dan kekuasaan yang absolut kecenderungan penyalahgunaannya pun akan mutlak," tegas dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga