jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah diminta segera menuntaskan masalah honorer kategori dua (K2) dan membuat road map yang jelas serta terukur. Jika tidak, nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo hanya sebatas lisan saja.
“Komisi II DPR sebenarnya butuh langkah nyata dari deklarasi yang dibuat antara MenPAN-RB dengan DPR pada 15 September lalu. Kami juga ingin melihat sampai di mana keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti kesepatakan yang sudah diambil itu,” kata Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dengan Kepala BKN, Senin (21/9).
BACA JUGA: Anggota DPR Ini Sebut Moratorium CPNS tak Berlaku Seluruh Honorer K2
Dia menegaskan, janji pemerintah jangan hanya sebatas bahasa politis saja yang justru menerkam honorer K2. Karena bisa saja, skenario yang disusun pemerintah tidak memihak kepada honorer K2.
“Sebenarnya hari ini kami ingin lihat rancangan MenPAN-RB tentang honorer K2, tapi karena beliau ada ratas (Rapat Terbatas, red) dengan Presiden, terpaksa kami bersabar dulu. Kalau masalah honorer K2 tidak tuntas, nawacita gagal,” seru politisi Partai Hanura asal Sumatera Utara ini.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Penculik Dua WNI Ternyata DPO Polri Sejak 2006
BACA JUGA: Pemda Wajib Alokasikan Anggaran Diklat CPNS dari Honorer K2
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabareskrim: Penyidikan Kasus Pertamina Foundation Berlanjut
Redaktur : Tim Redaksi