jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menegaskan pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) perlu memperkuat kinerja intelijen karena selama ini kinerjanya sangat kedodoran.
"Sebagai pemerintahan sipil jika tidak memperkuat kinerja intelijennya, nasib Jokowi bisa seperti Presiden Gus Dur, istananya dikepung massa hingga kemudian dipaksa mundur dari kekuasaanya setelah konflik dengan elit politik di parlemen," kata Neta, Kamis (25/9).
BACA JUGA: Sarankan Jokowi Bentuk Kementerian Penanggulangan Kemiskinan
Dari pemantauan IPW, kalangan intelijen di seputar Jokowi saat ini adalah kalangan "intelijen selebritas" yang tidak mengakar ke bawah. Padahal ke depan sangat banyak masalah di negeri ini yang perlu dicermati dan disikapi dengan strategi intelijen. "Sebab itu ke depan, Jokowi perlu memperkuat kinerja intelijen kepolisian, militer maupun intelijen sipil," paparnya.
Penguatan terhadap kinerja intelijen tidak hanya menyangkut kepada kelangsungan kepemimpinan Jokowi, tapi lebih dari itu untuk memperkuat stabilitas keamanan Indonesia. Ke depan potensi teror di negeri ini masih cukup tinggi, terutama dengan masih banyaknya kantong-kantong radikalisme di berbagai daerah dan berkembangnya isu
ISIS.
BACA JUGA: Amankan Paripurna RUU Pilkada, Polda Jamin Tak Pakai Senpi
Selain itu makin derasnya narkoba yang masuk dari Malaysia ke Indonesia (rata-rata seminggu tiga kali dalam paket besar) patut dicermati. "Apakah ini bagian dari perang intelijen atau sekadar usaha ilegal bandar narkoba," tegasnya.
Makin luasnya peredaran senjata api rakitan maupun selundupan juga patut disikapi pemerintah agar situasi kamtibmas tidak terganggu.
BACA JUGA: Buruh Terancam PHK Akibat Mafia Migas di Batam
Perubahan besar-besaran di jajaran intelijen kepolisian, militer, dan sipil harus segera dilakukan Jokowi begitu dilantik menjadi presiden. Ada tiga tujuan utama dari pembenahan intelijen ini.
Pertama, situasi kamtibmas terjaga dan meluasnya peredaran narkoba maupun senjata api ilegal bisa ditekan. Kedua, manuver pejabat pejabat yang korup, mafia hukum, mafia proyek, mafia migas, dan mafia lainnya bisa dideteksi untuk kemudian dibasmi. Ketiga, manuver pihak-pihak tertentu yang hendak memainkan massa untuk kepentingan kelompoknya bisa dikendalikan dengan strategi intelijen.
"Sehingga Jokowi tidak akan diperlakukan pihak-pihak tertentu seperti Presiden Gus Dur, yang istananya dikepung massa dan dipaksa turun dari jabatannya," pungkas Neta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jubir Peradi Tuding Ahmad Yani Lebay
Redaktur : Tim Redaksi