jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (capres) dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi menegaskan bahwa kasus penyerangan markas PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996 atau kasus Kudatuli harus dituntaskan.
Tetapi, Jokowi belum mau bicara banyak soal penuntasan kasus tersebut karena masih fokus dengan pemenangan pemilihan legislatif (pileg) tanggal 9 April 2014 mendatang.
BACA JUGA: Dua Eks Walkot Medan Tersangka, KAI Yakin Rebut Asetnya Kembali
"Ya (kasus Kudatuli) penting dong. Tapi kita urusan Pileg dulu," ujar Jokowi kepada wartawan di depan rumah dinasnya di Menteng, Jakarta, Sabtu (15/3).
Politisi PDIP ini mengaku belum mendapat arahan dari ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri untuk mengungkap kasus-kasus lama terkait pelanggaran hak azasi manusia (HAM).
BACA JUGA: Sekjen FHI: Honorer Digaji Dana BOS Berhak jadi CPNS
Namun, jika diperlukan, Jokowi akan mengangkat isu pelanggaran HAM dalam kampanyenya sebagai capres PDIP.
"Ya, bisa saja. Nanti dilihat kampanyenya. Kalau perlu ya (dipakai)," imbuh mantan Wali Kota Surakarta ini.
Seperti diketahui, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerangan terhadap kantor PDI yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang pada saat itu masih dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Golkar tak Mungkin Koalisi dengan PDIP
Penyerangan dilakukan oleh pendukung Ketua Umum PDI versi kongres Medan Soerjadi dengan dibantu oknum aparat. Lima orang tewas, 149 luka-luka, dan 136 ditahan akibat peristiwa itu.
Sampai sekarang belum jelas siapa dalang yang berada di belakang penyerangan tersebut. Bahkan, saat Megawati yang notabenenya merupakan korban menjabat sebagai presiden pada tahun 2001-2004, penyelesaian kasusnya tidak mengalami kemajuan berarti. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Belum Punya Visi Misi Capres
Redaktur : Tim Redaksi